Kedaulatan Dipertaruhkan? AMPEJAPI Desak DPR Hentikan MRO Hercules dan Kertajati untuk Militer AS

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia serta isu pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi seruan menjaga kedaulatan nasional serta menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai berpotensi memperbesar pengaruh militer asing di Indonesia. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Koordinator Aksi AMPEJAPI, Tangi Januardi Gultom, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama strategis, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, tidak mengurangi independensi bangsa maupun membuka ruang bagi kepentingan negara lain di wilayah Indonesia.

“Indonesia harus tetap berdiri sebagai negara yang berdaulat dan tidak menjadi instrumen kepentingan geopolitik negara mana pun. Karena itu, kami menolak segala bentuk penggunaan Bandara Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat,” tegas Tangi dalam orasinya. Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, keberadaan fasilitas strategis nasional harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama pertahanan perlu dikaji secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, AMPEJAPI menyampaikan enam tuntutan kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, menolak segala bentuk penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Kedua, menolak pembangunan pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia yang dinilai berpotensi menjadi pintu masuk semakin kuatnya pengaruh dan kepentingan militer Amerika Serikat.

Ketiga, mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta tidak menjadikan Indonesia sebagai bagian dari aliansi militer negara mana pun. Keempat, mendesak pemerintah agar selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan negara asing dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

Kelima, menjamin Indonesia tidak dijadikan wilayah strategis, basis pendukung, maupun tameng kepentingan negara lain yang berpotensi menyeret bangsa Indonesia ke dalam eskalasi konflik internasional atau ancaman perang berskala global. Keenam, mewajibkan seluruh bentuk kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dilaksanakan secara terbuka, transparan, serta berada di bawah pengawasan DPR RI sebagai representasi rakyat.

Tangi menegaskan bahwa AMPEJAPI akan terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah memberikan kepastian yang jelas kepada publik terkait status Bandara Internasional Kertajati dan berbagai bentuk kerja sama pertahanan yang melibatkan pihak asing.

“Kami meminta pemerintah dan DPR RI menjamin bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

AMPEJAPI juga mendesak DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Menurut mereka, keterlibatan parlemen sangat penting untuk memastikan setiap kerja sama internasional tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui aksi tersebut, AMPEJAPI berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai kerja sama strategis di sektor pertahanan. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kepentingan bangsa tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. (Red)