Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, BEM PTNU Desak Presiden Segera Evaluasi Total

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Jakarta – Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mendesak pemerintah mengusut tuntas berbagai polemik dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN).

Aliansi mahasiswa ini juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitasnya mulai memicu keraguan publik.

Rifqi menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh menjadi panggung politik untuk menutupi masalah di lapangan.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar ini.

“Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Senin (08/06/2026).

Dugaan Penyimpangan Mitra Kerja

BEM PTNU Se-Nantara menilai pemerintah harus memeriksa secara menyeluruh jaringan SS dan DD beserta dapur-dapur afiliasinya.

Pengusutan tersebut wajib mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, hingga mekanisme pengawasan.

Rifqi mengingatkan bahwa program kesejahteraan rakyat tidak boleh berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu.

Selain masalah tata kelola, Rifqi menilai pendekatan distribusi makanan secara terpusat tidak akan menyelesaikan akar masalah gizi nasional.

Isu gizi buruk sangat berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan gizi.

“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tegasnya.

Tuntut Audit Independen

Guna mengembalikan kepercayaan publik, BEM PTNU Se-Nantara mendorong pembentukan lembaga pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.

Lembaga ini nantinya bertugas melakukan investigasi, memverifikasi temuan lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, organisasi mahasiswa ini menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain: Mengusut tuntas jaringan SS, DD, dan dapur afiliasinya yang diduga bermasalah. Melakukan audit independen terhadap tata kelola program serta seluruh mitra yang terlibat.

Selain itu ia juga meminta segera bentuk tim pengawasan independen dari unsur mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil. Membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. Menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang. Mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Menghentikan pencitraan politik yang mengaburkan substansi masalah.

Rifqi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap mengawal kebijakan ini. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi objektif demi kepentingan rakyat, bukan demi mempertahankan citra kekuasaan semata.