DPR RI Desak Pemerintah Segera Bentuk Satgas untuk Berantas Mafia BBM

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo melontarkan kritik keras kepada pemerintah terkait maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Beliau menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan para mafia meraup keuntungan dari solar subsidi yang menjadi hak nelayan kecil.

Sebagai langkah konkret, Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari Pusat.

Tim khusus ini nantinya bertugas menyapu bersih jaringan mafia BBM yang kerap bermain dalam distribusi solar bersubsidi.

“Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM,” tegas Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Minggu (19/07/2026).

Selisih Jadi Celah Penyelewengan

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah III ini menjelaskan bahwa disparitas harga yang tinggi menjadi pemicu utama.

Perbedaan harga antara solar subsidi nelayan dan BBM industri menjadi magnet bagi para pelaku kejahatan jika pengawasan di lapangan longgar.

Menurut Firman, kelengahan pemerintah membuat solar subsidi rawan beralih ke sektor industri.

Kondisi tersebut jelas merugikan nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut, sementara mafia justru meraup keuntungan besar.

Lebih lanjut, Firman mengungkapkan adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam praktik culas ini.

Ia meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak sekadar memberikan peringatan ringan.

“Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM,” ujar Firman secara lantang.

Desak Pembentukan Satgas

Firman menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan harga solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter akan sia-sia jika mafia masih menguasai jalur distribusi.

Baginya, setiap liter solar yang menyimpang sama saja dengan merampas mata pencaharian nelayan.

Oleh karena itu, ia mendesak Presiden dan jajaran kementerian terkait untuk segera merespons situasi ini.

Firman menyarankan pembentukan Satgas Gabungan Pusat yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk menggelar operasi besar-besaran di sepanjang Pantura.

“Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan,” pungkasnya.