Bukan Sekadar Masalah Kebersihan, AZWI Dorong Pengelolaan Sampah Organik Jadi Solusi Krisis Iklim

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jakarta – Pemerintah daerah (pemda) kini tengah memacu penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah untuk menekan emisi gas metana dari sektor pengelolaan sampah.

Langkah taktis ini menjadi tindak lanjut krusial setelah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pembenahan ratusan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia yang masih menerapkan praktik open dumping.

Melalui program Zero Waste Academy (ZWA) yang telah bergulir, AZWI menekankan bahwa pengelolaan sampah organik yang rendah emisi harus segera masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah.

Bom Waktu Krisis Iklim

Direktur PPLH Bali sekaligus Koordinator Steering Committee AZWI, Catur Yudha Hariani, menegaskan bahwa krisis sampah organik bukan lagi sekadar masalah kebersihan lokal, melainkan ancaman iklim global yang nyata.

Menurutnya, pemda harus mengubah paradigma lama sistem pengelolaan sampah.

“ZWA bukan cuma pelatihan teknis, melainkan upaya untuk mengubah mindset dan membangun narasi baru dari krisis TPA menuju ketahanan pangan. Saat ini kita sadar bahwa sistem kumpul-angkut-buang telah menjadi sumber emisi metana di Indonesia,” ujar Catur.

Riset dari Dietplastik Indonesia menunjukkan urgensi penanganan gas metana yang kerap terabaikan oleh kebijakan daerah diantaranya daya rusak tinggi dan Fokus Kebijakan.

Ancaman bagi Lingkungan dan Gizi

Persoalan ini kian pelik karena berkaitan erat dengan tingginya angka Susut dan Sisa Pangan (SSP) di wilayah perkotaan.

Data Bappenas mencatat potensi SSP di Indonesia mencapai 154–185 kg per orang setiap tahunnya.

Direktur Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, mengingatkan bahwa pengurangan sampah organik sangat memengaruhi ketahanan pangan dan keberlanjutan gizi di masa depan.

Di sisi lain, Founder Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari hulu.

Wawan menegaskan bahwa pemda memerlukan sinergi dari pihak sekolah, kampus, hotel, hingga perkantoran untuk mengelola sampah organik secara mandiri.

Mengadopsi Strategi Hulu

Dalam menyusun rencana aksi ini, sejumlah daerah mulai melirik keberhasilan tata kelola sampah berbasis masyarakat di Surabaya, seperti di Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan dan kawasan Pondok Manggala, Wiyung.

Wilayah-wilayah tersebut membuktikan bahwa pemilahan dari sumber mampu memotong jalur distribusi sampah ke TPA secara signifikan.

Direktur Eksekutif YPBB, David Sutasurya, menjelaskan bahwa dokumen Rencana Aksi Pengurangan Metana ini nantinya wajib terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

“Kita perlu membuat rencana aksi ini sebagai mesin transformasi untuk mengubah kondisi atau ide yang masih mentah menjadi sebuah aksi pemerintahan yang memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas,” kata David.

Pemda diarahkan untuk memasukkan target ini ke dalam RPJMD maupun RKPD setempat.

Target Menuju Komitmen Global

Respons positif datang dari pemda, salah satunya melalui perwakilan Bapperida Kota Bandung, Andry Heru Santoso.

Penguatan kapasitas ini membantu daerah merumuskan skenario pengurangan sampah yang lebih terukur serta memicu kolaborasi lintas sektor.

Komitmen lokal dari berbagai kota dan kabupaten ini menjadi bagian penting dari agenda aksi iklim nasional.

Langkah terdesentralisasi ini berjalan selaras dengan target Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) untuk memangkas emisi secara signifikan.

Melalui transformasi tata kelola dari tingkat lokal, daerah mampu menyumbang solusi nyata bagi penanganan krisis iklim dunia.