Diduga Bekingi Tambang Batu Bara Ilegal, Kapolri dan Panglima TNI Didesak Segera Copot Pangdam dan Kapolda Lampung

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Jakarta – Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya dugaan aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara ilegal di wilayah Provinsi Lampung. Selain merugikan pendapatan negara dan merusak kelestarian lingkungan secara masif, praktik lancung tersebut dinilai telah mengganggu ketertiban serta kenyamanan hidup masyarakat setempat.

KAMI menilai aparat penegak hukum beserta pihak-pihak terkait harus segera memberikan penjelasan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai penanganan aktivitas ilegal tersebut.

Organisasi kepemudaan ini menegaskan, apabila ada oknum aparat yang terbukti terlibat atau memberikan perlindungan terhadap praktik melawan hukum ini, maka mereka harus diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Koordinator Daerah KAMI, Ahmad Sopian, mendesak Kapolri segera membentuk tim independen guna menyelidiki dugaan pembiaran atau keterlibatan oknum korps bhayangkara dalam aktivitas tambang dan pengangkutan batu bara ilegal tersebut.

Di saat yang sama, ia meminta Panglima TNI melakukan investigasi internal secara mendalam apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum prajurit dalam lingkaran bisnis haram ini.

Lebih lanjut, KAMI meminta Kapolri dan Panglima TNI mengevaluasi total kinerja Kapolda Lampung serta Pangdam Radin Inten Lampung. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran berat atau keterlibatan aktif dalam membekingi aktivitas ilegal, kedua pimpinan komando daerah tersebut harus segera dicopot dari jabatannya.

KAMI juga menuntut aparat penegak hukum untuk segera menangkap aktor lapangan bernama Hendra Bajil yang diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus ini.

Guna memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan terhindar dari praktik tebang pilih, KAMI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri untuk turun tangan mengawasi jalannya proses penyelidikan.

KAMI menegaskan bahwa tuntutan ini didasarkan pada pentingnya mewujudkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, serta memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum di republik ini.

“Negara tidak boleh kalah terhadap praktik pertambangan ilegal. Penegakan hukum harus menyentuh siapa pun tanpa pandang jabatan atau pangkat apabila terbukti melanggar hukum,” tegas Ahmad Sopian menutup pernyataannya.