Melawan Kudeta Sipil di Awal Pemerintahan Presiden Prabowo

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini – Belum genap dua tahun menakhodai Republik Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah dihantam badai isu bertubi-tubi.

Mulai dari gejolak ekonomi global yang mengerek naik nilai tukar dolar, hingga narasi deforestasi yang belakangan santer digambarkan oleh media internasional.

Fenomena munculnya rentetan isu besar dalam waktu yang nyaris bersamaan ini memicu pertanyaan mendasar: apakah semua ini murni refleksi dari betapa buruknya kondisi nasional kita, atau justru sebuah simfoni kudeta sipil yang sengaja diorkestrasi?

Melihat linimasa politik Indonesia, mustahil memisahkan kegaduhan hari ini dengan proyeksi jangka panjang menuju Pemilu 2029. Tiga tahun ke depan boleh jadi masih tampak jauh, namun bagi para aktor politik, tahun ini adalah pintu masuk krusial untuk mulai mengunci posisi.

Dalam kacamata geopolitik Internasional, rentannya stabilitas di awal masa jabatan sering kali dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mendelegitimasi figur pemimpin yang dianggap sebagai kandidat kuat di kontestasi berikutnya, tentu dalam hal ini saya menyebut Prabowo sebagai Capres terkuat di Pilpres yang akan datang.

Kita tidak sedang menutup mata terhadap fakta lapangan. Kenaikan dolar dan tantangan lingkungan adalah persoalan riil yang menuntut solusi konkret pemerintah. Namun, lompatan narasi yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar kritik kebijakan yang sehat.

Ada indikasi kuat mengenai adanya operasi politik yang digerakkan oleh aktor pihak ketiga, para pemain di bayangan yang tidak menginginkan kepemimpinan ini berjalan mulus.

Target mereka sangat eksplisit dan ekstrem, menciptakan instabilitas masif demi menggulingkan Presiden Prabowo sebelum masa jabatannya usai.

Pembentukan opini publik yang masif di media sosial memperlihatkan adanya intervensi non-organik tersebut.

Pola bergeraknya simpul-simpul informasi, keterlibatan buzzer di luar struktur resmi, hingga amplifikasi isu yang cenderung dilebih-lebihkan, mengindikasikan adanya modal politik dan finansial besar yang dikerahkan untuk memicu kekacauan nasional.

Strategi inkonstitusional ini kian terlihat jika dikaitkan dengan dinamika persaingan para mantan pemimpin bangsa. Ada kecenderungan di mana para patron politik mulai menyusun strategi regenerasi untuk melanjutkan dinasti mereka.

Bagi para aktor pihak ketiga ini, cara paling efektif untuk membuka jalan bagi figur baru bukanlah bertarung secara sehat di pemilu mendatang, melainkan dengan memotong jalur di tengah jalan-menggerus tingkat kepercayaan publik sekecil mungkin hingga menciptakan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan petahana sejak dini.

TNI Diadudomba dengan Rakyat

Di sisi lain, orkestrasi ini tidak hanya menyasar figur presiden, melainkan juga pilar-pilar utama pertahanan negara, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belakangan, muncul penggiringan opini yang mencoba membenturkan masyarakat dengan institusi militer.

Ini adalah strategi yang usang namun berbahaya, sebuah taktik kelanjutan untuk memuluskan agenda penggulingan tersebut.

Menggerus nasionalisme dengan cara memupuk kebencian terhadap TNI sama saja dengan melemahkan sendi-sendi negara dari dalam agar pemerintahan lebih mudah diruntuhkan.

Bagaimana sebuah bangsa bisa mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya jika masyarakatnya sendiri kehilangan kepercayaan pada para prajurit yang menjaga garis depan?

Menghadapi tahun-tahun politik yang penuh dengan distorsi informasi, masyarakat dituntut untuk berpikir lebih jernih dan kritis.

Kritik terhadap kebijakan adalah hal yang sehat dalam demokrasi, namun terjebak dalam pusaran mafia politik pihak ketiga yang ingin menggulingkan pemerintahan sah dan memecah belah bangsa adalah sebuah kekeliruan fatal.

Mendukung jalannya pemerintahan di awal kepemimpinan ini bukan berarti bersikap antipati terhadap kritik, melainkan menjaga agar stabilitas nasional tidak digadaikan demi syahwat politik segelintir elite.

Pilihan politik di masa depan tetap berada di tangan rakyat secara sah melalui pemilu, namun untuk hari ini, menjaga kedaulatan berpikir dari infiltrasi agenda penggulingan oleh pihak ketiga terhadap Presiden Prabowo adalah wujud nasionalisme yang paling mendesak.

*Penulis adalah Edi Junaidi Ds, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.