Komisi IX dan Baleg DPR RI Rebutan Pembahasan RUU Kesehatan

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR meradang dan menuding Badan Legislasi (Baleg) melakukan monopoli karena pihaknya tidak dilibatkan terkait pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Menanggapi tudingan itu, mantan pimpinan dan anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX bahwa tidak melibatkan mereka adalah tidak benar ,mungkin mereka tidak memahami tatacara dan proses penyusunan dan pembentukan UU.

Dan mungkin juga tidak memahami tentang mekanisme dan tatacara pembahasan dimaksud karena, memang ada anggota yang selama ini sangat tidak memahami tata cara pembahasan dan penyusunan UU sebagaimana yang diatur dalam UU dan tata tatip DPR.

Menurut politikus partai Golkar ini RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja Baleg dlm pemantauan pelaksanaan UU yang merekomendasikan perlunya dilakukan penyederhanaan dan perbaikan dlm pelayanan kesehatan kepada rakyat sebagai amanat konstitusi.

Maka Baleg memiliki kewenangan untuk melakukan penyederhanaan dlm regulasi yg masih blm menunjukan pelayanan yang lebih baik. Karena ada beberapa UU yang over lapping oleh karena itu digunakan metode omnibus louw yang sudah mempunyai dasar hukum UU no 12 th 012 ttg P3 yang baru direvisi dengan menormalkan metode omnibus louw.

Firman S Waketum PG ini juga mengingatkan dlm UU satu anggt DPR RI saja punya hak untuk mengajukan dan mengusulkan sebuah RUU atau merevisi UU apalagi UU Kesehatan ini menjadi inisatif Baleg yg anggotanya 70 orang yang terdiri dr berbagai fraksi dan lintas komisi . “Jadi ngga benar ada monopoli,” ujar firman S sambil tertawa.

“Dari berbagai keluhan masyarakat dan faktanya memang pelayanan kesehatan ini masih banyak masalah, Oleh karena itu sudah sangat tepat kalau hasil dari pemantauan itu menghasilkan kesimpulan dan merekomendasikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai UU yg terkait kesehatan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan salah satu pembahasan dalam RUU ini adalah masalah pelayanan BPJS kesehatan yang menurutnya masih banyak mengalami kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan masih terdapat diskriminasi.

Karena itu, lanjut Firman, kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan serta perbaikan dalam pelayanan secara maksimal. Sudah selayaknya DPR sebagai penanggungjawab dan pembuat UU.

Harus ada keberanian utk menginisiasi revisi tsb agar mampu memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam perbaikan dalam pelayanan kesehatan tersebut.

Perlu kami beritahukan bagi yg blm paham bahwa RUU ini masih penyusunan blm final pembahasannya yang nanti setelah disahkan menjadi RUU inisatif DPR maka DPR bersurat kepada presiden.

Setelah itu presiden akan mengeluarkan surpres dan disertakan DIM(daftar isian masalah) dan akan menunjuk menteri terkait sbg pembantu presiden untuk mewakili presiden untuk membahas bersama DPR, nah disitulah nanti melalui rapat Bamus akan menetapkan alat kelengkapan DPR mana yg akan ditunjuk untuk pembahasan di tingkat satu bersama pemerintah.

Bisa jadi krn mitra kerja kementerian kesehatan adalah kom IX e maka tidak menutup kemungkinan KOM IX yg akan ditunjuk untuk membahas RUU tersebut. Jadi tidak ada monopoli. Harusnya dipahami dulu aturannya baru komentar jadi rasanya kurang elok?!

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago dari F Nasdem mengaku kesal dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang terkesan memonopoli RUU Kesehatan Omnibus Law yang kini pembahasannya tidak mengikutsertakan Komisi IX DPR RI sebagai mitra yang seharusnya adalah tupoksi dari komisi tersebut.

“Ngawur Ini, Omnibus Kesehatan kok dimonopoli Baleg? Kesehatan mitra Komisi IX kok tidak diajak bicara, ada apa?,” Pungkas Irma kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).