PERMAHI Sorong Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi dan TPPU Secara Profesional

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) PERMAHI Cabang Sorong, Sabrin, proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip supremasi hukum agar mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia menilai penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PT PLN (Persero), pengelolaan PT ASABRI (Persero), serta dugaan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI perlu dikawal hingga tuntas.

“Temuan barang bukti berupa uang tunai, mata uang asing, dan emas batangan bernilai ratusan miliar rupiah menunjukkan bahwa praktik korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas,” kata Sabrin.

Ia berharap penyidik dapat bekerja secara objektif tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

Sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang hukum, PERMAHI Cabang Sorong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, PERMAHI mengajak masyarakat, kalangan akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Sabrin menambahkan, keberhasilan pengungkapan perkara korupsi dan TPPU akan menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas.