Dompet Rakyat Tersandera Hormuz, MBG, dan Kenaikan Dolar

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Bayangkan Anda memesan teh manis di warung kopi langganan, harga biasa Rp5.000. Dua minggu kemudian, harganya Rp7.500 — bukan karena si pemilik warung serakah, tapi karena seorang jenderal di Teheran memutuskan menutup sebuah selat sempit 54 kilometer di ujung Teluk Persia. Jaraknya dari Jakarta? Tujuh ribu kilometer. Tapi sendok di tangan Anda yang merasakannya paling dulu.

Ini bukan cerita tentang Selat Hormuz. Bukan tentang Iran. Ini tentang seberapa dalam akar ekonomi kita tertancap di dalam tanah kita sendiri — dan seberapa tipis perlindungan yang kita miliki ketika dunia luar berguncang.

Sepanjang Mei dan Juni 2026, dunia berguncang dalam frekuensi yang belum pernah terjadi bersamaan seperti ini: Hormuz ditutup, cadangan minyak raksasa Irak jatuh ke tangan perusahaan asing, Rupiah mendekati Rp18.000, Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga dalam langkah yang mengejutkan pasar, sebuah bandara di Jawa Barat menjadi pusat perdebatan geopolitik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan program makan bergizi gratis yang baru saja diluncurkan terancam bengkak biayanya karena bahan bakunya masih diimpor.

Semua ini terlihat seperti krisis-krisis yang berbeda. Tapi saya ingin berargumen bahwa semuanya adalah gejala dari satu penyakit yang sama: biaya ketergantungan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun dan kini jatuh tempo sekaligus. Indonesia selama ini membangun perekonomiannya dengan asumsi bahwa bergantung pada sistem eksternal — energi, mata uang, industri, bahkan pangan — adalah kondisi permanen yang tidak perlu dan tidak bisa diubah. Krisis 2026 adalah tagihan dari asumsi itu.

Ketika Selat Berbicara, Fondasi Kita yang Terungkap

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan kejutan bagi siapa pun yang mengikuti dinamika Timur Tengah secara serius. Yang mengejutkan adalah skalanya: hampir 20 persen pasokan energi dunia tersumbat sekaligus. Indonesia, sebagai negara yang tidak pernah berhasil menutup celah antara produksi dan konsumsi minyaknya, langsung merasakan tekanan tanpa bantalan. Setiap kenaikan satu dolar per barel pada harga minyak dunia menambah beban subsidi energi APBN secara langsung dan tak terelakkan — dan Selat Hormuz yang tertutup artinya harga itu tidak akan segera turun.

Di tengah kekacauan itu, Irak justru mengumumkan temuan ladang minyak raksasa di Blok Al-Qarnain, Provinsi Najaf — estimasi cadangan 8,8 miliar barel yang seharusnya menjadi angin segar bagi pasar energi global. Tapi hak eksplorasinya dipegang Zhenhua Oil, perusahaan plat merah Tiongkok. Washington merespons dengan tekanan politik ke Baghdad. Ini adalah pola yang berlaku di setiap titik di mana sumber daya strategis ditemukan tanpa kekuatan berdaulat yang cukup untuk mempertahankan kendalinya — dan pola itu ternyata bukan milik Timur Tengah saja. Versinya, dalam skala yang lebih kecil dan lebih halus, sedang dimainkan pula di atas tanah kita.

Tawaran Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat MRO pesawat angkut militer Hercules C-130 se-Asia perlu dibaca bukan sebagai keputusan teknis semata, melainkan sebagai pertanyaan tentang akuntabilitas kebijakan strategis. Sudah adakah kajian dampak yang dapat diakses DPR secara utuh? Berapa persen nilai kontrak yang akan diserap industri dan tenaga kerja dalam negeri? Adakah klausul kedaulatan yang secara eksplisit menjamin postur diplomasi Indonesia tidak terpengaruh dalam jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk kecurigaan terhadap mitra manapun — ini adalah kewajiban minimum dari tata kelola kebijakan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya sendiri.

Prinsip Bebas-Aktif bukan warisan retorika kemerdekaan yang sudah usang. Ia adalah kompas konstitusional yang justru paling dibutuhkan ketika tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan. Dan sementara pertanyaan-pertanyaan tentang Kertajati itu masih menggantung tanpa jawaban yang cukup terbuka, pasar keuangan sudah memberikan jawabannya sendiri — dalam bentuk angka yang makin hari makin berat untuk diabaikan.

Rupiah: Barometer yang Tidak Pernah Berbohong

Nilai tukar adalah barometer kejujuran paling kasar dari sebuah perekonomian. Ketika Rupiah mendekati Rp18.000 per dolar, pasar sedang menyampaikan satu pesan yang tidak perlu diterjemahkan: tekanan eksternal telah melampaui kapasitas penyerap struktural kita. Bukan satu tekanan, tapi banyak sekaligus — konflik Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak, arus modal yang keluar dari pasar berkembang ke aset dolar yang dianggap lebih aman, dan kerentanan domestik yang sudah ada sebelum krisis ini dimulai.

Bank Indonesia merespons dengan langkah yang serius. Pada rapat Dewan Gubernur 19-20 Mei 2026, BI menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen — melampaui ekspektasi konsensus analis. Deposit Facility naik ke 4,25 persen, Lending Facility ke 6,00 persen. BI juga memperketat ambang batas pembelian valas dan memperluas intervensi ke pasar NDF offshore, sebuah sinyal bahwa pertahanan nilai tukar dilakukan secara tiga lapis sekaligus. Capital Economics memproyeksikan tambahan 50 basis poin lagi sebelum akhir 2026 — yang berarti BI-Rate berpotensi menyentuh 5,75 persen dalam hitungan bulan.

Langkah BI ini tepat arah. Tapi ia perlu disertai kesadaran tentang batas-batasnya. Suku bunga yang dinaikkan memang memperlebar spread yield sehingga modal asing lebih enggan keluar. Tapi senjata yang sama itu membebani debitur korporasi yang sudah tertekan oleh biaya impor, memperlambat pertumbuhan kredit domestik, dan berisiko memperdalam tekanan pada IHSG yang sudah menjadi salah satu indeks berkinerja paling berat di Asia sepanjang 2026. Inilah dilema klasik bank sentral di negara berkembang yang bergantung pada modal asing: obat yang menyembuhkan satu gejala bisa memperburuk gejala yang lain.

Yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa pelemahan Rupiah saat ini bukan terutama bersumber dari ketidakdisiplinan moneter domestik. Ia adalah tagihan dari guncangan eksternal yang bertumpuk — konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fragmentasi rantai pasok global. Bank sentral yang paling disiplin sekalipun tidak bisa membentengi diri sepenuhnya dari badai yang tidak bersumber dari dalam kendalinya. Yang bisa dilakukan hanyalah meminimalkan kerusakan sambil memperkuat fondasi agar tidak runtuh. Dan fondasi itu tidak dibangun dari dalam rapat Dewan Gubernur — ia harus dibangun dari dalam ekonomi riil, dari kemampuan Indonesia menghasilkan devisa secara organik, bukan sekadar mempertahankannya secara defensif.

Membangun dari Dalam: Lima Jalur yang Tidak Perlu Menunggu Kondisi Ideal

Ada cara membangun ketahanan nilai tukar yang jauh lebih fundamental dari intervensi bank sentral, dan yang tidak memerlukan keputusan konfrontatif apapun terhadap sistem keuangan global. Lima jalur berikut bisa dimulai dengan kebijakan yang sebagian besar sudah tersedia — yang kurang selama ini hanyalah konsistensi eksekusi dan keberanian untuk memprioritaskannya.

Yang pertama adalah UMKM go ekspor berbasis ekosistem digital. Indonesia memiliki sekitar 64 juta pelaku UMKM yang menyumbang hampir 60 persen PDB, namun kontribusi ekspor mereka baru sekitar 14-15 persen — jauh di bawah Vietnam yang sudah melampaui 20 persen dengan basis UMKM yang lebih kecil. Jika hanya 5 persen dari total UMKM berhasil menembus pasar ekspor dengan produk olahan bernilai tambah, devisa yang masuk ke sistem domestik meningkat secara organik. Bukan sekadar pelatihan ekspor yang tersebar tidak terkoordinasi, tapi pembangunan ekosistem agregator digital yang menghubungkan UMKM langsung dengan buyer global.

Yang kedua adalah hilirisasi mineral kritis yang dieksekusi tanpa setengah hati. Ketika Indonesia tidak lagi menjual nikel kasar melainkan sel baterai jadi, kita yang menentukan harganya — bukan pasar komoditas yang bergejolak mengikuti isu geopolitik yang jauh dari kendali kita. Hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri. Ia adalah strategi ketahanan devisa yang berpakaian kebijakan investasi.

Yang ketiga adalah konektivitas pembayaran digital regional. Perluasan QRIS lintas batas dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India — yang sebagian sudah berjalan — secara perlahan mengurangi proporsi transaksi bilateral yang harus melewati kliring mata uang ketiga. Framingnya selalu aman: efisiensi bisnis dan inklusi keuangan. Efeknya nyata: mengurangi satu jalur kerentanan terhadap volatilitas yang berasal dari luar.

Yang keempat adalah monetisasi serius potensi ekonomi hijau dan perdagangan karbon. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia — aset yang dalam skema carbon credit global bernilai ratusan miliar dolar potensial per tahun, tapi yang sampai hari ini belum pernah dimonetisasi secara sistematis.

Yang kelima adalah menjadikan Indonesia lumbung pangan ASEAN. Surplus produksi beras, protein laut, dan produk olahan pertanian yang diekspor ke negara tetangga menghasilkan devisa yang jauh lebih stabil dari komoditas primer — dan sekaligus membuka jalan bagi redesain program MBG yang akan kita bahas segera. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu aset Indonesia yang paling jarang masuk dalam diskusi ekonomi, justru karena ia tersimpan di sebuah museum.

N250 dan Hutang Peradaban yang Masih Belum Lunas

Pada 10 Agustus 1995, pesawat bernama Gatotkaca mengudara di atas Bandung untuk pertama kalinya. Ia adalah N250 — turboprop 50 kursi rancangan B.J. Habibie dengan sistem fly-by-wire pertama di kelasnya secara global. Bukan hanya pesawat pertama buatan Indonesia — ia adalah bukti bahwa negara ini mampu berdiri di garis terdepan teknologi penerbangan dunia, bukan sekadar mengonsumsinya.

Tiga tahun kemudian, program itu dihentikan paksa. Bukan karena gagal secara teknis — pesawat itu sudah menyelesaikan lebih dari 900 jam uji terbang. Bukan karena pasar tidak tertarik — order awal sudah masuk. Ia dihentikan karena persyaratan pinjaman IMF tahun 1998 secara eksplisit melarang penyaluran dana untuk program seperti IPTN. Indonesia kehilangan bukan hanya sebuah pesawat, tapi sebuah ekosistem industri yang butuh dua generasi untuk dibangun — dan yang runtuh dalam satu klausul bailout.

Hari ini, prototipe N250 sudah menjadi koleksi museum. Tapi spiritnya belum sepenuhnya padam. PT Dirgantara Indonesia sedang memproduksi secara serial N219, pesawat 19 kursi untuk landasan pendek di wilayah terpencil, yang sudah mulai dikirimkan ke TNI Angkatan Darat. Langkah kecil, tapi nyata.

Hubungannya dengan semua yang sudah kita bahas adalah langsung. Selama Indonesia tidak memiliki kapasitas MRO pesawat yang mandiri, kita akan selalu membayar dalam dolar untuk merawat armada yang terbang di langit kita sendiri — dan selalu membuka celah bagi aktor lain untuk masuk ke infrastruktur strategis nasional melalui pintu jasa pemeliharaan. Inilah mengapa perdebatan tentang Kertajati tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan yang lebih besar: apakah Indonesia mau membangun kapabilitas MRO mandiri yang membuat kita tidak perlu bergantung pada tawaran siapapun — atau kita akan terus menyewakan hanggar kita kepada siapa pun yang datang dengan penawaran yang tampak menguntungkan di permukaan?

Kebangkitan industri kedirgantaraan nasional — dimulai dari penguatan PTDI, dilanjutkan program N245 yang lebih ambisius, dengan visi jangka panjang menjadikan Indonesia hub MRO mandiri untuk ASEAN — adalah investasi yang hasilnya baru terasa satu dekade ke depan. Tapi benih yang tidak ditanam hari ini tidak akan pernah berbuah. Dan sementara visi jangka panjang itu dipersiapkan, ada krisis yang sedang membakar dompet rakyat sekarang juga yang tidak bisa menunggu.

Preskripsi: Mengobati Gejala sambil Menyembuhkan Penyakitnya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) adalah inisiatif dengan tujuan yang tidak bisa dikritik. Memberi makan anak-anak dengan gizi layak dan memperkuat ekonomi desa adalah hal yang benar untuk dilakukan dalam kondisi apapun. Tapi di tengah tekanan nilai tukar mendekati Rp18.000, desain kedua program ini perlu diperiksa dengan ketat — bukan untuk dibatalkan, melainkan untuk diselamatkan dari risiko fiskal yang sesungguhnya.

Jika menu MBG masih bersandar pada susu impor dan gandum impor, setiap porsi yang disajikan untuk anak sekolah secara tidak terasa sedang mengalirkan Rupiah keluar negeri melalui jalur impor berbiaya dolar. Dengan kurs mendekati Rp18.000, biaya per porsi berbahan baku impor bisa membengkak 25-30 persen dari anggaran awal. Kalikan dengan puluhan juta penerima manfaat setiap hari, dan Anda mendapatkan tekanan fiskal yang cukup untuk mendorong defisit APBN melampaui batas aman tiga persen yang diamanatkan undang-undang.

Solusinya sederhana dan tidak memerlukan kebijakan baru: menu lokal. Nasi atau jagung, ikan kembung, telur, tahu-tempe, sayuran kebun, pisang kepok — formulasi ini mampu memenuhi 800 kalori dan 35 gram protein per anak dengan biaya sekitar Rp11.500 per porsi, jauh lebih efisien dari menu berbahan impor, dan 100 persen berbasis Rupiah. Jadikan Kopdes sebagai satu-satunya rantai pasok bahan baku MBG: petani lokal mendapat pasar pasti, Kopdes mendapat arus kas berkelanjutan, dan pemerintah secara bersamaan memutus ketergantungan pada jalur impor yang biayanya berfluktuasi mengikuti kurs dolar. Tiga masalah, satu keputusan kebijakan. Ini adalah versi paling konkret dari semua argumen tentang membangun ketahanan dari dalam yang sudah kita bahas — dimulai dari dapur sekolah.

Pada level kebijakan yang lebih luas, empat tindakan berikut menghubungkan semua benang yang sudah kita tarik sepanjang artikel ini. Pertama, koordinasi fiskal-moneter yang sesungguhnya: BI-Rate yang sudah dinaikkan ke 5,25 persen perlu didukung oleh Kementerian Keuangan yang melakukan moratorium proyek infrastruktur non-esensial berbahan impor tinggi, mengalihkan anggaran ke jaring pengaman sosial, dan menerbitkan Crisis-Recovery Bond ritel berbunga kompetitif untuk menyerap likuiditas domestik yang menganggur. Senjata moneter tidak bisa bertempur sendirian — ia butuh dukungan fiskal yang bergerak dalam arah yang sama.

Kedua, targeting subsidi BBM via digitalisasi NIK di SPBU — kebijakan yang secara teknis sudah lama bisa dieksekusi tapi selalu tertunda oleh kalkulasi politik. Di tengah tekanan fiskal seperti ini, subsidi yang salah sasaran adalah kemewahan yang tidak lagi bisa dibayar. Ketiga, akselerasi ekosistem UMKM go ekspor yang terkoordinasi dan berbasis platform digital, bukan sekadar program pelatihan yang terfragmentasi. Keempat, komitmen anggaran yang serius dan berkelanjutan untuk kebangkitan industri kedirgantaraan nasional — bukan sebagai nostalgia terhadap N250, tapi sebagai investasi strategis menuju kedaulatan infrastruktur yang Indonesia butuhkan untuk berhenti bergantung pada tawaran pihak luar.

Pemilik, Bukan Penyewa

Saya ingin mengakhiri dengan satu metafora yang sederhana tapi paling jujur menggambarkan situasi Indonesia saat ini: kita selama ini tinggal di rumah milik sendiri, tapi bertingkah seperti penyewa.

Penyewa tidak merenovasi karena “itu bukan rumahnya.” Penyewa membayar dalam mata uang yang ditentukan pemilik. Penyewa menggunakan jasa reparasi yang direkomendasikan orang lain. Penyewa was-was setiap kali harga sewa naik karena tidak memiliki alternatif yang langsung tersedia. Semua ketergantungan yang sudah kita bahas sepanjang artikel ini — ketergantungan pada jalur energi orang lain, pada infrastruktur strategis yang ditawarkan dari luar, pada bahan baku impor bahkan untuk program sosial kita sendiri, pada mata uang dan sistem keuangan yang aturan mainnya bukan kita yang tulis — adalah mentalitas penyewa yang sudah lama kita institusionalisasikan ke dalam arsitektur ekonomi nasional.

Guncangan geopolitik 2026 ini bukan bencana yang jatuh dari langit. Ia adalah tagihan yang dikirim dunia kepada kita — tagihan atas bertahun-tahun memilih kenyamanan ketergantungan ketimbang kerja keras membangun kemandirian. Tagihan itu datang dalam banyak amplop sekaligus: harga minyak yang melonjak karena kita tidak memiliki ketahanan energi yang cukup, tekanan pada Rupiah karena fondasi ekspor kita belum cukup dalam, perdebatan tentang Kertajati karena kita belum membangun kapabilitas MRO sendiri, ancaman defisit dari program MBG karena kita belum sepenuhnya percaya pada pangan lokal kita sendiri.

Indonesia memiliki nikel yang diincar seluruh industri baterai kendaraan listrik global. Indonesia memiliki posisi geografis yang tidak bisa digantikan siapapun di peta maritim Asia. Indonesia memiliki 270 juta penduduk yang, jika daya belinya dijaga, adalah pasar domestik terbesar keempat di bumi. Dan Indonesia pernah memiliki seorang insinyur yang membuktikan bahwa negara ini mampu merancang pesawat dengan teknologi fly-by-wire sendiri — sebelum dunia memaksa kita berhenti.

Kita tidak kekurangan modal. Kita tidak kekurangan kemampuan. Yang selama ini kurang — dan yang krisis 2026 ini menagihnya dengan sangat keras — adalah keberanian untuk berhenti menjadi penyewa di rumah kita sendiri.

Penulis : Dr. Yudhistira Adwimurti, S.E., M.Si., CTA., CTT., CPFI., CGAP., CBAS., CPMO., CIAS., CFAP. adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Ia aktif menulis tentang kebijakan fiskal, moneter, dan geopolitik ekonomi Indonesia.