Bekas Menteri Menikam Penggantinya

Editor: Ahmad Arsyad

KABARBARU, OPINI– Dalam menjamin kebebasan berbicara di era demokratisasi di indonesia yang sudah berjalan dua dekade ini, masih juga ada bekas-bekas Menteri, pejabat negara baik yang dahulu berada di jajaran administrasi, manajemen birokrasi termasuk BUMN atau ex penyelenggara negara kita lainnya, yang mengritik secara terbuka pemerintahan negara yang saat ini sedang bekerja. Hal demikian analog dengan bekas menteri atau para bekas pejabat negara tersebut menikam penggantinya sendiri, yang mereka sejatinya berada di dalam satu entitas sosial yang sama.

Mereka sama-sama disebut sebagai Politically Exposed Person (orang yang terbeber dalam politik) dengan singkatan PEP, yang tidak mudah untuk membuka rekening di bank-bank manapun di seluruh dunia. PEP merupakan kelompok elits dari golongan masyarakat yang berbeda secara kategoris, dengan masyarakat awam yang tidak pernah mengalami bahkan tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang penyelenggaraan negara.

Para PEP berada di bawah satu tanggungjawab moral sebagai jurumudi atau crews yang mengendalikan dan yang dulu juga pernah mengendalikan perjalanan kapal besar negara Republik Indonesia. Penumpangnya adalah 267 juta orang rakyat yang layak meminta pertanggungan jawab, atas berhasil atau gagalnya kapal laut ini mencapai tujuan. Jika masyarakat bertanya mengapa lintasan yang kita tempuh selama 76 tahun berlayar tidak berhasil mencapai tujuan, seperti China yang baru mengangkat jangkar dan berlayar 4 tahun di belakang kita ? Jawabannya adalah arah kompas kita telah keliru sejak kita melepas tali penambat kapal di dermaga untuk pergi melaut. Siapa yang bertanggungjawab atas kekeliruan tersebut, jawabannya adalah pemerintah yang dahulu dan yang sekarang, yang harus dituntut oleh rakyat secara tanggung renteng pasif. Artinya, sebagai sesama debitur yang berhutang pada masyarakat, para bekas menteri dan bekas pejabat harus ikut memikul tanggungjawab moral pemerintahan yang sekarang dan juga pemerintahan-pemerintahan seterusnya yang akan datang.

Moral yang dijunjung oleh entitas PEP ini harus terbuka untuk menerima kritik etika dari masyarakat umum, bukan sesama PEP ikut mengritik sehingga membingungkan rakyat serta mengganggu kerja pemerintahan penggantinya. Namun melakukan kritik terhadap kalangan internal mereka juga syah jika mengandung nilai etika, kecuali Kritik Oto Kritik yang bebas nilai dalam konteks Marxisme Leninisme. Orang yang tidak dapat membedakan antara entitas PEP dengan masyarakat umum, hanyalah orang yang menderita kegalatan kategori (cathegory mistake) yang biasanya terjadi pada orang yang berkepribadian terbelah (split personality).

Berkepribadian terbelah tidak sama dengan berkepribadian ganda sebagaimana yang dikenal dalam ilmu psikologi. Dalam filsafat analitika bahasa orang yang berkepribadian terbelah adalah yang tidak konsisten dalam cara berpikirnya, sehingga ungkapan mereka kerapkali tidak dapat diterima oleh akal yang sehat (common sense) dari masyarakat umum. Contohnya, ketika seorang bekas menteri mengatakan : “Pemerintahan yang seperti bebek lumpuh ini harus kita jatuhkan. Semoga Allah SWT meridhoi kita.” Ungkapan orang ini bercampur baur antara dua tata permainan bahasa (the language games), yaitu bahasa yang jahat untuk menjatuhkan pemerintahan yang resmi dan bahasa yang baik untuk berdo’a mendapatkan ridho Allah SWT.

Para bekas menteri atau bekas pejabat yang mengritik kerja pemerintah sekarang mengalami kegagalan logika (logical fallacy), karena telah ikut berbunyi ketika mendengar suara kritik dari masyarakat awam yang bukan entitasnya. Mereka bagaikan orang-orang latah diantara para pemain musik di dalam sebuah wagon (kereta), yang sedang melantunkan lagu pada suatu konser besar demokrasi. Orang-orang latah (ekolalia) itu terbuai dalam suara arus di dunia maya yang kini memegang peran semakin sentral dalam kehidupan masyarakat kita.

Mereka memilih aplikasi YouTube yang membuka peluang kerja sektor informal paling dominan bagi para pelaku ekonomi, untuk dapat menyambung hidupnya yang telah kehilangan kekuasaan. Motivasi mereka yang mementingkan kebutuhan individunya nampak jelas dari usaha untuk mendapat penghasilan baru tersebut dengan membuat dirinya tetap atau lebih terkenal di masyarakat. Dengan keterkenalannya tersebut mereka melakukan monetisasi konten, dalam menjaring sebanyak mungkin subscribers (pelanggan) dan mendapatkan view (ditonton) dari YouTube. Namun keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan individu tersebut tidak layak, jika kemudian digunakan juga untuk menikam para penggantinya sendiri. Bak kata pepatah sambil menyelam minum air dalam konotasi tanpa etika.

Kaum ekolalia tersebut juga tidak sadar bahwa jika mereka merasa pemikirannya ketika berkuasa dahulu adalah suatu kebenaran tesis, maka pemikiran para penguasa kini yang membantahnya adalah suatu antitesis yang hidup akibat dari tesis yang mereka paparkan sendiri di waktu dahulu. Kemudian akan lahir sintesis sebagai kesimpulan yang benar tentang arah perjalanan kapal laut dari gabungan antara tesis dan antitesis, yang seharusnya mereka terima untuk keberhasilan mencapai tujuan bersama. Bukan sebaliknya, mereka justru sibuk untuk menikam antitesis yang lahir karena hukum alam sebab-akibat itu !

Demikianlah proses dialektika yang terjadi dalam entitas PEP di Indonesia saat ini yang seharusnya mengedepankan dialog, tapi justru telah ditiadakan oleh bekas-bekas menteri dan bekas para pejabat itu dengan menikam penggantinya. Ketajaman tikaman karena rasio yang tidak terverifikasi oleh logika kerapkali mereka ungkapkan, dalam bentuk kata, kalimat dan bahasa yang tidak bijaksana. Kegagalan logika kaum ekolalia adalah akibat bisingnya hoaks di belahan dunia maya yang kini mereka tekuni, sehingga pola pikir masa lalu yang sudah basi dinilainya masih dapat masuk kedalam akal sehat (common sense) masyarakat sekarang.

Filsafat intelijen membahas masa lalu sebagai masa kini yang sudah lewat, sedangkan masa depan adalah masa kini yang akan datang. Fungsi pemerintah sekarang adalah bekerja untuk kepentingan kita bersama di masa kini dan untuk kepentingan mereka di masa depan. Waktu yang bergerak linier tidak mungkin mengalami set back untuk melayani bekas-bekas menteri dan para bekas pejabat, yang dengan tidak tepat telah menempatkan diri sebagai masyarakat umum. Artinya, jika jalannya pemerintahan sekarang dinilai keliru, maka kelompok PEP harus memikul tanggungjawab atas kekeliruan yang terjadi sebelumnya. Kegagalan negara bukan karena kesalahan sistem politik yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena kesalahan demi kesalahan yang pernah berlangsung secara kronologi.

*) Penulis adalah AM Hendropriyono, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan
Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co