GP Ansor 92 Tahun Menjaga Militansi Hadapi Tantangan Relevansi Zaman

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Di usia ke-92, pertanyaan terbesar bagi Gerakan Pemuda Ansor bukan lagi soal eksistensi, melainkan soal relevansi. Organisasi ini telah lama berdiri kokoh sebagai bagian penting dalam lanskap sosial-keagamaan Indonesia. Namun, bertahan saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah: apakah semangat perjuangan yang dulu menghidupinya masih benar-benar hadir dalam diri kader hari ini?

Secara historis, kelahiran GP Ansor tidak dapat dilepaskan dari dinamika Nahdlatul Ulama dalam merespons modernitas dan kolonialisme. Berangkat dari embrio Syubbanul Wathan hingga menjadi Ansoru Nahdlatul Oelama pada 1934, organisasi ini sejak awal dirancang sebagai ruang kaderisasi pemuda yang mengintegrasikan nilai keislaman, kebangsaan, dan militansi sosial. Dalam perspektif Clifford Geertz, tradisi keagamaan seperti yang dianut NU bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan juga cultural system yang membentuk orientasi tindakan sosial. Di sinilah GP Ansor memainkan peran strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai keagamaan menjadi energi sosial yang konkret.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Militansi kader Ansor generasi awal lahir dari situasi objektif yang penuh tekanan. Kolonialisme, keterbatasan akses pendidikan, serta kontestasi ideologi menjadikan perjuangan sebagai keniscayaan, bukan pilihan. Dalam kerangka ini, militansi bukan sekadar slogan, melainkan habitus (meminjam istilah Pierre Bourdieu) yang tertanam dalam diri kader melalui proses sosial yang panjang. Loyalitas kepada ulama, keberpihakan kepada rakyat, dan komitmen kebangsaan bukanlah atribut tambahan, melainkan inti dari identitas kader itu sendiri.

Namun, memasuki era kontemporer, medan perjuangan mengalami transformasi yang signifikan. Globalisasi dan digitalisasi telah menggeser arena kontestasi dari ruang fisik ke ruang virtual. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh otoritas tertentu, melainkan tersebar dalam jaringan yang cair dan sering kali tidak terverifikasi. Dalam kondisi ini, otoritas keagamaan pun mengalami apa yang disebut Manuel Castells sebagai network society, di mana kekuasaan ditentukan oleh kemampuan mengelola informasi dan jaringan.

Konsekuensinya, tantangan yang dihadapi GP Ansor saat ini jauh lebih kompleks. Bukan hanya menghadapi ancaman ideologi transnasional, tetapi juga krisis otoritas, polarisasi identitas, dan banalisasi nilai akibat budaya digital. Dalam situasi seperti ini, militansi tidak lagi cukup dimaknai sebagai keberanian fisik, melainkan harus bertransformasi menjadi kapasitas intelektual, ketahanan ideologis, dan kecakapan digital.

Sayangnya, di tengah perubahan tersebut, muncul kecenderungan yang perlu dicermati secara kritis tentang reduksi makna kaderisasi. Dalam banyak kasus, kaderisasi mengalami pergeseran dari proses pembentukan karakter menjadi sekadar mekanisme administratif. Hal ini sejalan dengan kritik Max Weber tentang rasionalisasi birokrasi yang berpotensi melahirkan “iron cage”, di mana prosedur formal justru mengerdilkan substansi nilai.

Jika dibiarkan, kecenderungan ini dapat menghasilkan paradoks yang berbahaya bagi organisasi, besar secara struktural, tetapi rapuh secara ideologis. GP Ansor mungkin mampu memperluas jaringan dan memperbanyak anggota, tetapi kehilangan kedalaman kader yang menjadi penopang utama keberlanjutan organisasi. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan secara tegas antara “anggota” dan “kader”. Anggota adalah mereka yang terdaftar secara administratif, sementara kader adalah mereka yang terikat secara ideologis dan siap mengemban tanggung jawab perjuangan.

Di sinilah urgensi revitalisasi kaderisasi menemukan momentumnya. Kaderisasi harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai proses value internalization dan character building. Paulo Freire, dalam gagasannya tentang pendidikan kritis, menekankan bahwa proses pendidikan harus membebaskan, bukan sekadar mengisi. Prinsip ini relevan bagi kaderisasi GP Ansor, bahwa prosesnya harus mampu melahirkan kader yang berpikir kritis, bukan sekadar patuh secara struktural.

Lebih dari itu, GP Ansor perlu mengembangkan model kaderisasi yang kontekstual dengan karakter generasi digital. Pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis pengalaman menjadi lebih relevan dibandingkan metode indoktrinatif. Teknologi informasi harus dimanfaatkan sebagai medium kaderisasi, bukan justru menjadi ancaman. Dalam hal ini, kader Ansor dituntut tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi yang mampu memengaruhi ruang publik.

Namun demikian, inovasi kaderisasi tidak boleh mengorbankan akar nilai. Sebagaimana diingatkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tradisi harus dijaga bukan untuk membelenggu, tetapi untuk menjadi pijakan dalam melangkah ke depan. Prinsip ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan.

Pada akhirnya, refleksi atas usia ke-92 GP Ansor mengarah pada satu kesimpulan penting: masa depan organisasi ini sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga dialektika antara warisan dan inovasi. Militansi masa lalu harus tetap menjadi ruh, tetapi harus diterjemahkan dalam bahasa zaman yang baru.

GP Ansor tidak kekurangan sejarah. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa sejarah tersebut tetap hidup dalam kesadaran kader-kader mudanya. Sebagaimana diingatkan oleh Soekarno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.” Dalam konteks ini, menjadi kader Ansor bukan sekadar identitas organisatoris, melainkan komitmen historis untuk terus merawat nilai, memperkuat bangsa, dan menjawab tantangan zaman.

Harlah ke-92 ini, dengan demikian, bukan hanya perayaan, melainkan pengingat, bahwa api perjuangan tidak boleh sekadar dikenang, tetapi harus terus dinyalakan dengan cara yang relevan, cerdas, dan berakar pada nilai.

Penulis : Muhammad Renardi Ariza, S. Sos. (Kader GP Ansor Duren Sawit)