Sherly Tjoanda Tes Kesehatan di RSPAD Standar Calon Presiden, Kenapa Masih Ada yang Ragu?

Jurnalis: Wafil M

Kabar Baru, Maluku Utara – Meninggalnya Benny Laos, Calon Gubernur Maluku Utara, dalam kecelakaan tragis mengharuskan KPUD Maluku Utara mengganti posisinya dengan sosok baru.

Partai pengusung memilih Sherly Tjoanda, istri almarhum Benny Laos, sebagai calon pengganti. Namun, pengajuan Sherly Tjoanda tidak lepas dari berbagai kritik, salah satunya terkait tes kesehatan yang ia jalani di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Dimana rumah sakit ini sendiri notabenenya biasa digunakan sebagai standar untuk pemeriksaan calon presiden.

Beberapa pihak mempertanyakan mengapa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di RSPAD dan meragukan hasilnya.

Ridwan Hanafi, seorang praktisi hukum asal Ternate, mengomentari kontroversi ini saat ditemui wartawan pada Minggu (27/10).

Menurut Ridwan, kritik terhadap pemilihan RSPAD Gatot Soebroto sebagai tempat tes kesehatan Sherly Tjoanda sangatlah tidak berdasar, mengingat reputasi RSPAD dalam menangani pemeriksaan kesehatan calon presiden dan pejabat tinggi lainnya.

Standar Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto

RSPAD Gatot Soebroto adalah rumah sakit rujukan nasional yang sering dijadikan pilihan utama untuk tes kesehatan kandidat jabatan publik, termasuk calon presiden. Reputasi RSPAD dalam pemeriksaan kesehatan bagi tokoh-tokoh politik dan pejabat tinggi sudah diakui. Dengan peralatan medis canggih dan tim medis yang berpengalaman, pemeriksaan di RSPAD dinilai mampu memberikan penilaian kesehatan secara komprehensif dan akurat.

Ridwan menegaskan bahwa pemilihan RSPAD untuk pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda merupakan langkah tepat yang mengikuti standar tertinggi. Meragukan hasil pemeriksaan RSPAD sama dengan meragukan kualitas dan kredibilitas lembaga medis nasional yang telah diakui, baik secara nasional maupun internasional.

“RSPAD Gatot Soebroto merupakan fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan utama dalam pemeriksaan kandidat calon presiden. Dengan standar tersebut, tidak ada alasan untuk meragukan kualitas pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda,” ujar Ridwan.

Ia juga menambahkan bahwa pihak-pihak yang mempertanyakan ini sebaiknya memahami bahwa proses tersebut sudah melalui prosedur yang ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengapa Tes Kesehatan di RSPAD Dipertanyakan?

Sebagian akademisi dan pengamat politik mempertanyakan alasan pemeriksaan Sherly Tjoanda dilakukan di RSPAD. Beberapa menganggap bahwa pemilihan RSPAD memberikan perlakuan khusus kepada Sherly sebagai calon pengganti, seolah-olah mengistimewakan dirinya dibanding calon-calon lainnya. Ada pula yang mengaitkan pemeriksaan kesehatan ini dengan dugaan kepentingan politik tertentu.

Ridwan Hanafi menilai anggapan pihak-pihak yang mempertanyaan proses tersebut tidak berdasar.

“Pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto adalah bentuk penerapan standar tinggi dalam proses Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur KPUD Maluku Utara menghargai integritas dan kesehatan calon pengganti agar dapat memastikan kemampuan mereka menjalankan tugas,” jelasnya.

Dia mengajak masyarakat untuk tidak memperdebatkan hal-hal yang sudah diatur oleh regulasi.

“Dengan adanya standar kesehatan dari RSPAD, publik seharusnya merasa teryakinkan bahwa tes kesehatan Sherly Tjoanda di RSPAD Gatot Soebroto seharusnya tidak menjadi isu yang diperdebatkan mengingat kredibilitas rumah sakit tersebut sebagai standar pemeriksaan kesehatan pejabat tinggi di Indonesia. KPUD Maluku Utara telah menjalankan prosedur sesuai dengan undang-undang tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap satu calon tertentu,” ujarnya.

Ridwan Hanafi menekankan agar masyarakat lebih mengapresiasi proses yang sudah dilakukan oleh KPUD, yang berusaha menjunjung integritas dan memastikan kesehatan para kandidat.

“Kita sebaiknya menghargai setiap tahapan yang sudah dijalankan, karena ini merupakan bagian dari upaya menciptakan Pilkada yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas,” tutupnya.

Sebelumnya, KPUD Maluku Utara telah melakukan penggantian calon gubernur sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa partai pengusung dapat mengajukan pengganti dalam waktu tertentu jika calon meninggal dunia sebelum pemungutan suara. Penggantian Sherly Tjoanda didasarkan pada mekanisme ini dan dinilai sesuai undang-undang.

Ketua KPUD Maluku Utara, Mohtar Alting, menekankan bahwa istilah force majeure tidak digunakan sebagai alasan penggantian itu sendiri, melainkan sebagai penggambaran peristiwa tak terduga yang menjadi penyebab kematian calon sebelumnya.

Pihak-pihak yang meragukan hasil pemeriksaan kesehatan di RSPAD mungkin berasumsi bahwa Sherly Tjoanda mendapatkan perlakuan khusus. Namun, Mohtar Alting menegaskan bahwa KPUD hanya mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh partai pengusung tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada calon mana pun.

“Kami di KPUD bertindak sesuai aturan dan menerima calon pengganti sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tidak ada perlakuan spesial untuk calon pengganti,” tegas Mohtar.

Mohtar juga menjelaskan bahwa tugas KPUD dalam proses ini hanya mencakup verifikasi administratif, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Tindakan KPUD ini, menurut Ridwan Hanafi, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengacu pada proses Pilkada, kesehatan calon adalah salah satu faktor yang menentukan kelayakan mereka memimpin. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika terpilih.

Dalam konteks Sherly Tjoanda, pemeriksaan di RSPAD Gatot Soebroto dinilai sebagai jaminan bahwa calon pengganti sudah memenuhi syarat kesehatan.