SPI Dorong Kedaulatan Pangan Jakarta Lewat Urban Farming dan Inovasi Pengelolaan Sampah

Jurnalis: Munawir Zaini

Kabar Baru, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) mendorong penguatan kedaulatan pangan di DKI Jakarta melalui pengembangan urban farming, penguatan koperasi petani, hingga inovasi pengelolaan sampah organik. Upaya tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang selama ini masih mendominasi kebutuhan masyarakat ibu kota.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, persoalan pangan menjadi tantangan serius bagi Jakarta yang memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 11 juta jiwa, sementara ketersediaan lahan pertanian semakin terbatas.

“Persoalan pertanian ini menjadi penting mengingat penduduk Jakarta sangat besar. Di tengah keterbatasan lahan, kita harus memaksimalkan pertanian agroekologi melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming,” ujar Henry.

Menurutnya, pengembangan urban farming harus berjalan seiring dengan penguatan koperasi sebagai sarana distribusi pangan di tingkat lokal.

“Semakin banyak koperasi tentu semakin baik. Di setiap kelurahan terdapat banyak tempat penjualan bahan pangan, sehingga perlu diimbangi dengan kehadiran koperasi,” katanya.

SPI juga memperkenalkan praktik urban farming yang telah dijalankan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Jayakarta di RW 03 Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Program tersebut mengintegrasikan kegiatan pertanian perkotaan dengan pengelolaan sampah organik di lingkungan masyarakat.

Perwakilan KTH Jayakarta, Didi Suprijadi, menjelaskan bahwa warga memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian sekaligus mengolah sampah organik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Saat ini kami terus mengembangkan urban farming dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan kami. Selain itu, kami juga mengelola sampah organik sebagai bagian dari upaya mendukung pertanian dan menjaga lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah organik tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ayam petelur sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Selain itu, SPI turut memperkenalkan teknologi pirolisis dan rapid composter sebagai inovasi pengelolaan sampah organik yang saat ini tengah dikembangkan bersama berbagai pihak, termasuk melalui proyek percontohan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Purwanto dari SPI mengatakan, pengembangan teknologi tersebut tidak hanya berfokus pada pembuatan alat, tetapi juga pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada pembuatan alat, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, teknologi tersebut memiliki biaya operasional yang lebih ekonomis dibandingkan sejumlah teknologi pengolahan sampah yang telah tersedia di pasaran sehingga berpotensi diterapkan secara lebih luas.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan terbesar Jakarta saat ini adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

“Kebutuhan pangan Jakarta hanya sekitar dua persen yang dipenuhi dari wilayah Jakarta sendiri, sedangkan sisanya dipasok dari luar daerah,” ujar Pramono.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengembangan urban farming di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Urban farming di Jakarta memang masih dalam skala kecil, tetapi terus kami dorong, termasuk di Kampung Bayam dan hampir di seluruh wilayah Jakarta. Apabila terdapat rencana untuk mengembangkan program urban farming dan inisiatif serupa di Jakarta, silakan ditindaklanjuti,” katanya.

Pramono juga menegaskan bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam pengembangan pertanian maupun pengelolaan sampah di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan, guna memperkuat pasokan pangan bagi masyarakat ibu kota.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, komunitas masyarakat, dan lembaga riset diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya Jakarta yang lebih mandiri dan berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya di masa depan.