Ruang Publik untuk Siapa? Anak Bupati Tersandung Narkoba, Kini Duduki Jabatan

Jurnalis: Pengki Djoha

Kabar Baru- Gorontalo-Masyarakat Bone Bolango kembali diguncang oleh fenomena tragis dalam wajah birokrasi lokal, seorang anak pejabat publik yang sebelumnya diduga tersandung kasus narkoba, justru dilantik menjadi bagian dari struktur tim kerja pemerintahan.

Hal ini Menjadi Perhatian Formateur/Ketua umum HMI Cabang persiapan Bone Bolango Jamaludin B. Hamsa

Jamaludin Mengatakan Apa yang sedang kita saksikan hari ini bukan sekadar pelanggaran moral personal, melainkan sebuah bentuk kebobrokan sistemik yang dilakukan secara terang-terangan. Negeri ini seperti sedang melanggengkan politik keluarga, menormalisasi penyimpangan, dan membungkam suara publik dengan kebijakan yang absurd.

‘’Pelantikan tersebut memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar, apa sebenarnya syarat menjadi pejabat publik di daerah ini,” Kata Jamaludin B. Hamsa

Jamaludin B Hamsa Menanyakan Apakah cukup hanya karena garis keturunan dari seorang kepala daerah?

Lebih Lanjut Kata Jamal Jika hukum adalah panglima, maka pelantikan ini adalah pelecehan terhadap seluruh prinsip dasar keadilan dan etika pemerintahan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah diciduk karena penyalahgunaan narkoba, bisa masuk begitu saja dalam lingkaran kekuasaan, seolah-olah tak ada dosa yang pernah ia lakukan.

Lebih Lanjut ia menjelaskan Sementara rakyat yang tersandung masalah hukum akan digiring ke penjara, tanpa ruang maaf, tanpa karpet merah jabatan.

Katanya Ini bukan hanya soal hukum, ini soal rasa keadilan sosial yang telah diinjak-injak. Pelantikan ini telah menampar wajah rakyat Bone Bolango yang masih percaya bahwa kejujuran dan integritas adalah dasar pelayanan publik.

“Kita sedang hidup di era ketika pejabat tak lagi malu mempertontonkan kekuasaan dinastinya,” Jelasnya.

Ia menekankan Bahkan dalam kondisi rakyat menjerit karena ketidakadilan, pejabat dengan tenangnya mengangkat anaknya yang penuh skandal untuk menduduki posisi strategis. Ini bukan hanya nepotisme, ini adalah penghinaan terhadap akal sehat publik.

Lebih parah lagi Kata Jamal , tindakan ini juga mengabaikan perjuangan aparat dan relawan anti-narkoba yang selama ini berupaya menyelamatkan generasi muda dari kehancuran zat adiktif. Jika pemuda yang pernah diduga sebagai pengguna narkoba malah mendapat jabatan, maka pesan apa yang kita sampaikan ke masyarakat? Bahwa pelanggaran hukum bisa dimaafkan asal kamu anak pejabat?

“Kami menolak keras pengangkatan ini, Kami anggap ini sebagai bentuk persekongkolan kekuasaan dengan penyimpangan moral. Ini bukan hanya krisis etika, ini adalah darurat integritas,” tegas Jamal

Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat Gorontalo mahasiswa, akademisi, tokoh adat, aktivis dan rakyat sipil bersatu menyatakan mosi tidak percaya kepada para pemimpin daerah yang menyalahgunakan kewenangan demi melanggengkan kekuasaan keluarga. Ini bukan sekadar soal satu jabatan. Ini tentang masa depan demokrasi lokal yang sedang dijual murah demi kepentingan pribadi.

“Kami tidak akan diam. Kami akan terus bersuara. Sampai jabatan tidak lagi diwariskan, dan kekuasaan tidak lagi dijadikan tameng untuk mencuci kesalahan,” Pungkasnya.