Program INKLUSI Tingkatkan Kapasitas Petugas KUA dan Satgas PPA Soron

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Lakpesdam PCNU dan PC Fatayat NU Kabupaten Sorong melalui Program INKLUSI menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) dalam mewujudkan layanan KUA yang inklusif.

Kegiatan yang berlangsung pada 3–5 Juni 2026 di Hotel ACC Sorong dan Kantor KUA Aimas ini melibatkan petugas dari tiga KUA wilayah dampingan Program INKLUSI, yakni KUA Aimas, KUA Mayamuk, dan KUA Mariat. Peserta terdiri dari kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, Kristen, dan Buddha, serta Satgas PPA dari tiga wilayah dampingan.

Field Coordinator Program INKLUSI Kabupaten Sorong, Fahmi Anggraini Suryateja, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas petugas KUA dalam menerapkan layanan yang inklusif dan responsif terhadap perlindungan anak, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Satgas PPA dalam layanan rujukan dan pendampingan masyarakat.

“Selama tiga hari kegiatan, peserta akan memperdalam pemahaman mengenai pencegahan perkawinan anak, penguatan layanan KUA yang inklusif, serta berbagai praktik baik yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing,” ujarnya saat membuka kegiatan, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, pada hari kedua kegiatan diperkuat dengan kehadiran Satgas PPA dari tiga lokus dampingan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara KUA, tokoh agama, penyuluh, dan Satgas PPA dalam memberikan layanan yang terintegrasi kepada masyarakat.

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti praktik layanan dan simulasi penanganan kasus di KUA Aimas. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan materi pelatihan sekaligus memperkuat mekanisme rujukan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus perkawinan anak.

Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Sorong, Rusmini, menyampaikan apresiasi kepada tim fasilitator dan narasumber dari tingkat pusat yang turut mendampingi proses pembelajaran. Menurutnya, kolaborasi yang telah dibangun bersama KUA di tiga wilayah dampingan perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih optimal.

“Harapannya kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga di Kabupaten Sorong,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Tim Pusat Program INKLUSI-Lakpesdam PBNU dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, Musliha Rofik, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada peran petugas KUA dan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Bapak dan Ibu sekalian adalah ujung tombak layanan di masyarakat. Karena itu sinergi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam mewujudkan layanan yang mampu mencegah sekaligus menangani kasus perkawinan anak secara komprehensif,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua fasilitator nasional, Vitria Lazzarini Latief dan Nurmey Nurulchaq. Keduanya memberikan materi mengenai isu perkawinan anak, implikasi hukum, konsep keluarga sakinah maslahah, serta penerapan layanan inklusif di KUA.

Melalui kegiatan ini, Program INKLUSI mendorong terwujudnya layanan KUA yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, program ini juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara KUA dan Satgas PPA dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Sorong.