International Conference on Disability Rights 2023: Memajukan Hak Disabilitas Melalui Pembangunan Inklusif Disabilitas

Jurnalis: Wafil M
Kabar Baru, Yogyakarta- Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) menggelar konferensi dua tahunan yang ketiga bertajuk “International Conference on Disability Rights (ICDR) – Advancing Disability Rights: Disability Inclusive Development Reimagined” bertempat di Kampus UGM, Yogyakarta, 21/23 November 2023. Sesuai dengan tema konferensi, berbagai persoalan, tantangan, dan praktik baik, terkait pelaksanaan Pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas atau Disability-Inclusive-Development (DID) akan menjadi pokok pembahasan. Konferensi bienial ini diselenggarakan melalui kerjasama antara AIDRAN dengan Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Australian Catholic University (ACU) Australia, serta didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
ICDR 2023 merupakan forum akademik yang dirancang untuk menjadi tempat bertemunya berbagai aktor yaitu, penyandang disabilitas, akademisi dan peneliti, pembuat kebijakan, mahasiswa, aktivis dari berbagai organisasi penyandang disabilitas, dan penggiat perjuangan hak penyandang disabilitas yang datang dari berbagai negara, terutama dari Australia dan Indonesia.
Di dalam forum ini, tidak saja pengalaman dan pengetahuan dari Indonesia yang akan menjadi kajian bersama, namun juga pengalaman dan pengetahuan dari negara lain, seperti Australia. Pengalaman pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Australia dapat menjadi salah satu rujukan bagi Indonesia dalam membuat kebijakan. Sebaliknya, keragaman aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik Indonesia dapat menjadi rujukan bagi Australia dan negara lainnya dalam mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai aspek terkait upaya perwujudan masyarakat yang inklusif melalui penghormatan hak disabilitas akan diperbincangkan, yaitu di antaranya, isu keadilan inklusif, pendidikan inklusif, teknologi digital yang aksesibel, sistem politik dan hak kewarganegaraan, dan lain sebagainya.
Sebagaimana konferensi bienial AIDRAN sebelumnya, ICDR 2023 merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Australia dan Indonesia, baik pada tingkat kelembagaan maupun hubungan antara warga negara Australia dan Indonesia, people to people. “Dukungan pemerintah Australia melalui Program INKLUSI untuk pelaksanaan konferensi ini, diharapkan akan semakin menguatkan kerjasama antara pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia. Perguruan tinggi adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam mempromosikan perubahan sosial dalam mendukung penghormatan hak kelompok disabilitas baik melalui kegiatan akademik maupun program pemberdayaan masyarakat,” ungkap Simon Ernst, Counsellor Development Effectiveness and Humanitarian, Kedutaan Australia dalam pidato pembukaannya.
Sejak berdirinya AIDRAN di tahun 2018 di Melbourne, Australia, AIDRAN berkomitmen untuk terus berupaya mengambil peran dalam mewujudkan penghormatan hak penyandang disabilitas melalui penelitian dan advokasi perubahan sosial. Salah satu strateginya adalah AIDRAN menjembatani kerjasama antara lembaga pendidikan di Australia dan Indonesia. Tahun ini, kerjasama itu diwujudkan melalui pelaksanaan konferensi yang didukung oleh FISIPOL UGM dan ACU, yang berkomitmen untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan tinggi dalam menghormati hak disabilitas.
“Melalui ICDR, AIDRAN mendorong lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lembaga terdepan dalam menghormati hak penyandang disabilitas, yaitu melalui pemberian akses pendidikan tinggi dan mendorong perubahan kebijakan melalui kegiatan akademik seperti penelitian dan pengajaran demi mendorong perubahan sosial,” ujar Slamet Thohari, Indonesian Chair AIDRAN.
ICDR 2023 ini istimewa karena adanya partisipasi aktif dari 113 peserta yang datang dari 10 negara yang berbeda, yaitu Australia, India, Sri Lanka, Inggris, Lituania, Thailand, Singapura, Malaysia, Irak, dan Indonesia, sebagian besar penyandang disabilitas. Pembicara yang hadir adalah akademisi, aktivis, peneliti dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman berperan aktif dalam mengadvokasi hak penyandang disabilitas melalui pembuatan berbagai kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dan advokasi di ruang publik lainnya. Pemaparan dari masing-masing pembicara akan membawa berbagai perspektif berdasarkan faktor sosial, budaya, dan politik yang beragam, yang berakibat pada perkembangan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif disabilitas.
“Keragaman tema dan perspektif di ICDR 2023 mencerminkan kebutuhan untuk memahami interseksionalitas hak disabilitas dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Konferensi ini diharapkan akan memperkaya diskusi, dan mempertajam pemahaman tentang berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di dalam pembangunan.” ujar Dr Wawan Mas’udi, Dekan Fisipol UGM.
Berbagai tema kajian disabilitas akan dibahas dalam konferensi ini. Termasuk di antaranya; pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tentang Penyandang Disabilitas; akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi; pemanfaatan teknologi digital; aksesibilitas infrastruktur, serta sejumlah isu lain terkait keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Dengan mengusung semangat inklusif, ICDR 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret terhadap perubahan positif bagi hak penyandang disabilitas di Indonesia dan di seluruh dunia serta langkah positif untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs).***