Dokter Asad Serukan Jangan Ada Lagi Politik Uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Jurnalis: Nurhidayat

Kabar Baru, Cirebon – Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat, Dokter Asad, mengajak masyarakat dan elit untuk menghentikan praktik politik uang atau money politic pada Pilkada serentak 2024.

Seruan itu disampaikan Dokter Asad dalam diskusi publik dengan tema “Mengawal Pesta Demokrasi dengan Beradab untuk Indonesia Emas”, di aula Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Kamis (25/7/2024).

Dokter Asad menegaskan, politik uang menjadi akar masalah dalam proses demokrasi di Indonesia. Banyak kepala daerah akhirnya terjerat masalah hukum karena kasus korupsi.

“Banyak kepala daerah yang akhirnya memakai rompi oranye (tahanan korupsi), karena dia terbebani untuk mengembalikan biaya politik yang mahal,” ujar Direktur RS Permata Cirebon itu.

Tak hanya itu, politik uang juga menjadikan kepala daerah menjadi tidak bisa berfikir untuk membangun daerah dan terjebak pada sikap pragmatis. Diantaranya praktik suap, gratifikasi jabatan, dan lainnya.

Maka, kata Dokter Asad yang juga akan maju sebagai calon Walikota Cirebon, solusi satu-satunya adalah dengan menghentikan praktek politik uang. Gerakan ini juag harus dilakukan oleh masyarakat pemilik suara dan komitmen dari para peserta Pilkada.

“Termasuk para pemuda dan mahasiswa harus aktif mengawal demokrasi tanpa politik uang, jangan ada lagi politik uang,” ujar Dokter Asad.

Dokter Asad menyerukan agar kembali ke hati nurani dan akal sehat serta menghindari hal-hal yang merusak demokrasi. Money politic jelas melanggar Undang-undang, dan merupakan pidana Pemilu. Money politik juga bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai universal serta falsafah bangsa.

“Dari diskusi ini saya berharap tumbuh kesadaran dan kita kembali ke hati nurani. Ayo kita mulai gerakan tolak money politic ini dari Kota Cirebon, kemudian seluruh Jawa Barat dan selanjutnya seluruh Indonesia,” ujar Dokter Asad.

Dokter Asad sendiri menyatakan bahwa ia akan maju sebagai Calon Walikota Cirebon, namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan politik uang. Bahkan, ia rela tidak ikut dalam pencalonan walikota jika harus melakukan praktik kotor.

“Kalau pun misal ada orang yang memberikan saya uang 50 Miliar untuk politik uang, saya lebih baik mundur, saya tidak tertarik menjadi walikota kalau dengan cara seperti itu,” ujar Dokter Asad.

Gerakan menolak politik uang ini akan berlanjut dengan membentuk relawan independen dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mereka akan fokus mengawasi proses Pilkada di Kota Cirebon memastikan tidak adanya praktik kotor utamanya politik uang.

Dalam diksusi hadir sebagai pembicara tokoh masyarakat Kota Cirebon, Ir Soenoto, praktusi hukum, Joni M Sikumbang, Guru Besar Sosiologi Hukum Islam, Prof Dr Ahmad Kholiq dan Rektor UGJ Cirebon Prof Dr Ahmad Faqih. (*)