Di Balik Janji Kesejahteraan

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini — Janji kesejahteraan selalu menjadi bahasa yang paling mudah diterima publik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan tiga program sebagai prioritas nasional, yakni Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat. Ketiganya diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Skala ketiga program tersebut tidaklah kecil. Pemerintah menargetkan sekitar 36.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi hingga akhir 2026. Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp268 triliun. Sementara itu, Sekolah Rakyat pada tahap awal telah dibuka di 166 lokasi dengan sekitar 15.945 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Angka-angka itu menunjukkan bahwa negara sedang membangun salah satu proyek kesejahteraan terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Sulit menolak tujuan yang dibawa program-program tersebut. Siapa yang tidak ingin anak-anak memperoleh makanan bergizi, masyarakat desa memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat, dan keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik? Namun, dalam studi kebijakan publik, tujuan yang baik tidak selalu cukup menjadi alasan untuk menghentikan sikap kritis. Justru ketika sebuah kebijakan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, ruang untuk melakukan pembacaan yang lebih mendalam menjadi semakin penting.

Di sinilah pemikiran filsuf Prancis, Michel Foucault, menjadi relevan. Foucault mengingatkan bahwa negara modern tidak hanya bekerja melalui hukum atau kekuasaan yang bersifat memaksa. Negara juga mengelola masyarakat melalui kebijakan, administrasi, pendataan, dan berbagai mekanisme yang tampak sebagai pelayanan publik. Cara kerja kekuasaan seperti ini disebutnya sebagai governmentality, yakni seni mengelola populasi melalui perangkat-perangkat pemerintahan.

Dalam perspektif tersebut, Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat dipahami sebagai program pemenuhan gizi. Program ini juga membangun sistem administrasi yang sangat besar. Pemerintah menetapkan kelompok sasaran, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri. Seluruh kelompok tersebut didata, diklasifikasikan, dan dilayani melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berkembang hingga puluhan ribu unit di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, negara tidak sekadar mendistribusikan makanan, tetapi juga membangun mekanisme pengelolaan terhadap kehidupan biologis masyarakat.

Foucault menyebut praktik semacam ini sebagai biopower, yakni bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengaturan kehidupan. Dalam konteks negara modern, perhatian terhadap kesehatan, gizi, angka kelahiran, maupun kualitas sumber daya manusia memang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Namun, pada saat yang sama, seluruh proses tersebut juga memperluas kemampuan negara untuk mendata, mengategorikan, dan mengatur kehidupan warganya secara lebih sistematis.

Pembacaan yang sama dapat diarahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Secara normatif, koperasi dibangun sebagai lembaga ekonomi berbasis gotong royong. Akan tetapi, desain Koperasi Desa Merah Putih memperlihatkan fungsi yang jauh lebih luas. Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, koperasi juga diarahkan menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian, penyerapan hasil panen, hingga penyediaan layanan ekonomi lainnya.

Pendekatan tersebut tentu memiliki nilai positif karena berpotensi memangkas rantai distribusi dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai ruang kemandirian koperasi. Apakah koperasi tetap tumbuh sebagai organisasi ekonomi warga yang otonom, atau justru semakin bergantung pada struktur birokrasi negara? Pertanyaan ini menjadi penting karena sejarah koperasi di Indonesia selalu berkaitan dengan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata pelaksanaan program pemerintah.

Belum lagi berbagai persoalan yang muncul dalam proses implementasi. Publik dikejutkan oleh meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti pelatihan dasar bergaya militer. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana pendekatan kedisiplinan bercorak militer relevan diterapkan dalam penguatan kelembagaan koperasi yang sejatinya berakar pada prinsip partisipasi dan demokrasi ekonomi?

Hal yang tidak kalah menarik terlihat pada Sekolah Rakyat. Pemerintah merancang program ini sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Gagasan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk afirmasi sosial yang patut diapresiasi. Negara memang berkewajiban memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Namun, perdebatan mulai muncul ketika pemerintah membuka ruang pelibatan unsur militer dalam pembinaan peserta didik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk SETARA Institute dan Amnesty International Indonesia, mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan nalar kritis, kreativitas, dan kemandirian, bukan sekadar penanaman kepatuhan terhadap struktur komando. Kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak pembentukan karakter, melainkan mengingatkan agar pendidikan tetap berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap ruang sipil.

Dalam perspektif Foucault, sekolah merupakan salah satu institusi yang memiliki fungsi membentuk perilaku sosial melalui proses disiplin. Karena itu, perdebatan mengenai arah Sekolah Rakyat sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis pendidikan, melainkan juga menyangkut model warga negara seperti apa yang ingin dibentuk oleh negara.

Foucault juga memperkenalkan gagasan mengenai relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurutnya, pengetahuan tidak pernah benar-benar netral karena selalu lahir melalui institusi yang memiliki otoritas. Dalam konteks ketiga program tersebut, negara menentukan siapa yang dikategorikan miskin, siapa yang berhak menerima makanan bergizi, bagaimana standar gizi ditetapkan, bagaimana koperasi harus dikelola, hingga seperti apa pendidikan yang dianggap ideal. Seluruh kategori tersebut lahir melalui proses produksi pengetahuan yang kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Karena itu, kritik terhadap program-program pemerintah tidak semestinya dipahami sebagai penolakan terhadap kesejahteraan. Kritik justru merupakan bagian dari mekanisme demokrasi agar kebijakan publik terus dievaluasi dan tidak kehilangan orientasi utamanya. Negara memang memiliki kewajiban untuk hadir mengatasi kemiskinan, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa kehadirannya tidak mengurangi ruang partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu memperkuat kapasitas warga untuk mandiri, memperluas ruang partisipasi publik, serta menjaga kebebasan masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri.

Kesejahteraan adalah tujuan yang mulia. Namun, sebagaimana diingatkan Foucault, setiap kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan publik selalu membawa relasi kuasa di dalamnya. Karena itu, tugas masyarakat bukan sekadar menyambut program-program negara dengan antusias, melainkan juga memastikan bahwa kesejahteraan benar-benar menghadirkan pemberdayaan, bukan ketergantungan; memperluas kebebasan, bukan sekadar memperhalus cara negara mengelola warganya.

Penulis adalah Acep Jamaludin, Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII.