DEMA PTKIN Suarakan Alarm Negeri, Kritik Krisis Ekologi hingga Pelemahan Demokrasi

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) Seluruh Indonesia menggelar Aksi Nasional bertajuk “Alarm Negeri” di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah persoalan bangsa, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, korupsi, hingga kondisi demokrasi Indonesia.

Aksi ini menjadi ruang penyampaian aspirasi mahasiswa atas berbagai kebijakan dan persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Melalui mimbar aksi, DEMA PTKIN menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Dalam orasinya, Koordinator Pusat DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, Muhammad Miftahul Rizqi, menyatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal perjalanan bangsa.

“Mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai penonton sejarah. Melalui Aksi Nasional Alarm Negeri, kami ingin menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup, tidak boleh memperlebar ketimpangan, dan tidak boleh membatasi ruang demokrasi. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam orasi.

Menurut DEMA PTKIN, berbagai persoalan ekologis yang terjadi menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pinggiran. Kerusakan hutan, degradasi lingkungan, konflik sumber daya alam, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat disebut sebagai persoalan yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

Mahasiswa juga menyoroti persoalan ekonomi nasional yang dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah. Meski terdapat capaian pertumbuhan ekonomi, DEMA PTKIN menilai manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Persoalan daya beli, kesempatan kerja, ketahanan pangan, dan kesenjangan sosial menjadi sejumlah isu yang disuarakan.

Selain isu ekonomi dan lingkungan, aksi tersebut juga menyoroti pemberantasan korupsi serta tata kelola pemerintahan. Mahasiswa menilai praktik penyalahgunaan kewenangan masih menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik kepada negara.

Dalam persoalan agraria, DEMA PTKIN menyampaikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang masih menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.

Mahasiswa juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi sebagai bagian dari amanat reformasi. Kebebasan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta perlindungan terhadap kritik disebut sebagai fondasi yang tidak boleh dilemahkan.

Muhammad Miftahul Rizqi, yang akrab disapa Rizqi, menyebut “Alarm Negeri” sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan Indonesia.

“Alarm Negeri adalah panggilan moral. Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi juga suara kegelisahan masyarakat yang menginginkan Indonesia berjalan sesuai cita-cita reformasi dan amanat konstitusi. Kami percaya bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga bangsa ini tetap berada pada jalur yang benar,” tutup Rizqi.