Dari Nusantara untuk Sahel: Diplomasi Indonesia di Krisis Terorisme Afrika

Jurnalis: Azzahra Bahiyyah

Kabar Baru, Opini – Pada 16 April 2026, sebuah jembatan sederhana di Desa Bavonkutu, Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo, diserahkan kepada otoritas setempat. Jembatan Masinda, dibangun oleh Satgas INDORDB 39G, kontingen militer Indonesia dalam misi perdamaian PBB MONUSCO. Dengan kapasitas beban 10 ton, jembatan itu kini menjadi urat nadi bagi sekitar 15.000 warga yang sebelumnya terpisah oleh sungai dan ketidakpastian. Tidak ada senjata yang ditodongkan. Tidak ada hegemoni yang direbut. Yang ada hanya beton, baja, dan kepercayaan yang perlahan dibangun.
Gambaran kecil ini mungkin tidak terdengar seperti diplomasi kontra-terorisme. Tapi di kawasan yang telah lama kelelahan menghadapi pendekatan militeristik dari kekuatan asing, justru inilah yang paling dibutuhkan.

Ketika Sahel Menjadi Episentrum Baru

Afrika Barat dan Tengah sedang berada di titik kritis. Global Terrorism Index 2025 mencatat bahwa kawasan Sahel menyumbang 51 persen dari total kematian akibat terorisme secara global pada 2024, setara dengan sekitar 25.000 jiwa. Burkina Faso menduduki peringkat pertama dunia selama tiga tahun berturut-turut. Lima dari enam negara di kawasan ini masuk dalam daftar sepuluh besar kontributor serangan teroris terbanyak. Kelompok-kelompok seperti JNIM, ISWAP, ISGS, dan Boko Haram tidak hanya melancarkan serangan, tetapi telah membangun sistem tata kelola bayangan di wilayah yang ditinggalkan oleh negara, menawarkan pekerjaan, perlindungan, bahkan penyelesaian sengketa lahan kepada masyarakat yang merasa diabaikan pemerintahnya sendiri. Dan ancaman ini tidak sepenuhnya jauh dari Indonesia, ribuan WNI tinggal, bekerja, dan berbisnis di kawasan ini, sementara propaganda digital kelompok-kelompok tersebut tidak mengenal batas geografis.

Pendekatan konvensional gagal membaca dinamika ini. Operasi militer Amerika Serikat dalam kerangka Africa Solutions to African Problems terbukti tidak memadai karena mengandalkan sekuritisasi tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi dan sosial. Militerisasi yang melampaui batas justru memicu serangan balasan dan memperburuk situasi. Ketika Prancis menarik diri dan MINUSMA dibubarkan, kekosongan yang tertinggal segera diisi oleh aktor-aktor lain. Krisis kepercayaan terhadap intervensi asing telah mencapai titik yang sulit dipulihkan.

Jejak Diplomasi Indonesia di Afrika

Indonesia membaca peluang di tengah kekosongan ini dengan cara yang berbeda.
Sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak menanggung beban sejarah kolonial di Afrika. Tidak ada ketidakpercayaan historis yang melekat pada nama Indonesia di kawasan ini. Sebaliknya, warisan Konferensi Asia-Afrika 1955 masih menjadi modal simbolik yang hidup, momen ketika Indonesia berdiri bersama bangsa-bangsa yang baru merdeka dan merumuskan solidaritas. Selatan-Selatan sebagai prinsip, bukan sekadar retorika.

Lebih dari modal historis, Indonesia memiliki pengalaman yang dapat dibicarakan secara konkret. Pasca-tragedi Bom Bali 2002, Indonesia mengembangkan model deradikalisasi yang bekerja di beberapa lapis sekaligus. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membangun program reintegrasi yang tidak hanya menyasar narapidana teroris di dalam lapas, tetapi juga menjangkau keluarga dan lingkungan sosial yang rentan. Program Kawasan Terpadu Nusantara, yang kini telah menjangkau lima provinsi, memfasilitasi eks-narapidana teroris untuk mandiri secara ekonomi melalui pertanian, perkebunan, dan peternakan, karena Indonesia memahami bahwa kemiskinan dan marjinalisasi ekonomi adalah bahan bakar yang paling konsisten bagi radikalisasi. Di lapisan kultural, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran yang tidak bisa digantikan negara; membangun narasi perdamaian yang berakar dari dalam tradisi Islam itu sendiri, dengan pendekatan yang lebih mudah diterima, berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas yang hendak dijangkaunya.

Pendekatan berlapis inilah yang kini dibawa Indonesia ke forum-forum internasional. Di Global Counterterrorism Forum, Indonesia aktif berbagi praktik terbaik kepada negara-negara yang menghadapi tantangan serupa. Melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, pelatihan dan peningkatan kapasitas diberikan kepada aparat penegak hukum dari negara-negara anggota Uni Afrika. Diplomasi bilateral pun terus diperluas — dari Letter of Intent on Defence Cooperation dengan Nigeria pada 2023 hingga nota kesepahaman kontra-terorisme dan pertukaran intelijen dengan Maroko yang melibatkan langsung BNPT dan PPATK. Indonesia-Africa Forum II tahun 2024 menghasilkan kesepakatan senilai lebih dari 3,5 miliar dolar AS, dengan pemahaman bahwa kerja sama ekonomi yang inklusif adalah bagian tak terpisahkan dari strategi keamanan jangka panjang.

Satu hal yang perlu terus dijaga adalah kesadaran bahwa Indonesia tidak boleh datang sebagai pihak yang merasa paling tahu. Komunitas Muslim di Mali, Nigeria, atau Kamerun memiliki tradisi keislaman yang kaya dan otentik. Narasi tentang “Model Islam Indonesia” yang seolah hendak diekspor bisa dengan mudah berbalik menjadi bentuk imperialisme lunak yang kontraproduktif. Yang jauh lebih tepat adalah kemitraan setara yakni dialog antara ulama, akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil yang berpijak pada nilai bersama, bukan klaim superioritas pengalaman.

Dari Komitmen ke Konsistensi

Ke depan, ada beberapa langkah yang perlu dipikirkan lebih serius. Pertama, memperkuat kehadiran diplomatik, pembukaan KBRI baru atau peningkatan kapasitas perwakilan yang sudah ada di kawasan Sahel menjadi prasyarat agar Indonesia bisa merespons dinamika keamanan yang berubah cepat. Kedua, memformalkan kerja sama pencegahan ekstremisme dengan Uni Afrika melalui perjanjian P/CVE yang terstruktur, sehingga Indonesia tidak hanya hadir sebagai tamu di forum, tetapi sebagai mitra kelembagaan yang punya komitmen tertulis. Ketiga, mendorong NU dan Muhammadiyah untuk memperluas keterlibatan langsungnya di Afrika. Keduanya sebenarnya sudah bergerak, melalui forum seperti R20 dan ISOMIL untuk NU, serta kegiatan kemanusiaan Muhammadiyah di Kenya, Somalia, dan Sudan. Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan yang keduanya usung bukan untuk diekspor sebagai model, melainkan ditawarkan sebagai perspektif dalam dialog yang setara.

Jembatan Masinda di Ituri mungkin hanya satu titik kecil dalam peta yang sangat luas. Tapi ia menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hadir di kawasan yang sedang rapuh, bukan dengan mendefinisikan masalah dari luar, melainkan dengan membangun kepercayaan dari bawah melalui hal-hal yang terasa nyata bagi masyarakat lokal. Itulah inti dari pendekatan Quick Impact Projects yang selama ini dijalankan Kontingen Garuda, dan itulah pula yang membedakan diplomasi Indonesia dari intervensi yang sudah terlalu sering gagal. Modal Indonesia bukan pada kekuatan militer atau pengaruh geopolitik, melainkan pada kemampuan untuk dipercaya sebagai mitra yang tidak datang dengan agenda tersembunyi dan yang pernah melewati jalan yang tidak mudah, lalu selamat.

Penulis: Faizah Nadya Camelia, Maria Floresitha Wulan Tari, Rafifa Nabila, Alifa Shansia Ilham, dan Rizka Yakutun Nafiz.