Demo KCB Jatim di Grahadi Ricuh Akibat Provokasi Massa Misterius

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Surabaya – Aksi demonstrasi Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Gedung Negara Grahadi Senin (8/6/2026), sempat diwarnai ketegangan.

Situasi memanas ketika sekelompok massa misterius tiba-tiba menyusup ke tengah kerumunan dan mencoba membuat keonaran saat orator menyampaikan aspirasi.

Koordinator Lapangan KCB Jatim, Holik Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa kelompok penyusup tersebut berteriak-teriak mengklaim Jawa Timur bebas dari korupsi.

Massa misterius itu bahkan terus membuntuti rombongan KCB saat melakukan longmarch menuju Gedung Negara Grahadi.

“Mereka sempat membuat situasi menjadi gaduh dan memancing perdebatan. Kalau mau demo, ya silakan, tapi jangan merusuh demo yang lain,” ujar Holik Ferdiansyah di sela-sela aksi.

Holik menyindir balik narasi kelompok tersebut yang menyebut Jawa Timur baik-baik saja.

“Kalau tidak ada korupsi, berarti penangkapan KPK soal dana hibah, pemeriksaan Gubernur, kasus pungli ESDM oleh Kejati, hingga penggeledahan anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) itu bohongan dong?” tambahnya.

Kejati Ambil Alih Kasus CSR PT PJU

Meski mendapat provokasi, massa KCB memilih tidak terpancing dan tetap fokus menyuarakan tuntutan utama mereka terkait dugaan korupsi di tubuh PT PJU.

Salah satu poin krusial yang mereka soroti adalah dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PJU tahun 2024 yang mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.

Holik menilai penanganan kasus tersebut berlarut-larut sehingga memicu spekulasi publik.

Ia juga mendengar adanya tumpang tindih surat perintah penyidikan (sprindik) dari instansi lain, padahal Kejari Banyuwangi sudah lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan (sprintlidi).

“Saya berharap Kajati dan Aspidsus Jatim segera mengambil alih perkara ini. Naikkan ke tahap penyidikan agar posisinya menjadi jelas dan terang benderang,” tegas Holik.

Soroti Rangkap Jabatan

Selain persoalan dana CSR, KCB Jatim juga mengkritik keras tata kelola manajemen di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Mereka mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim yang terus mengisi jabatan strategis PT PJU menggunakan Pelaksana Tugas (Plt) tanpa melalui proses seleksi yang terbuka dan profesional.

KCB Jatim mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

Hal ini berkaitan dengan adanya laporan dugaan praktik rangkap jabatan serta dugaan pendapatan ganda (double income) di internal perusahaan milik daerah tersebut.

“Kami tidak menuduh siapa pun bersalah. Kami membawa data dan hanya meminta agar seluruh dugaan ini diperiksa secara terbuka, profesional, serta tanpa intervensi,” pungkas Holik sebelum massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.