Rencana Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Malang Diduga Ditunggangi Kepentingan Bisnis

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Malang – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memindahkan lokasi pembangunan Alun-Alun Kepanjen memicu polemik tajam. Pemerintah daerah mendadak mengalihkan proyek fasilitas publik ini, dari awalnya di belakang Pendopo Kepanjen ke kawasan belakang Stadion Kanjuruhan.

Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) menduga ada aroma kepentingan pengusaha pemilik lahan di balik keputusan tersebut. Direktur Pusdek, Asep Suriaman, secara terbuka menuding adanya upaya bargaining atau posisi tawar tersembunyi yang menyasar Pemkab dan pihak legislatif.

Menurutnya, intervensi para pemburu rente ini menjadi alasan utama perubahan lokasi proyek yang begitu mendadak.

Asep menilai, proyek alun-alun ini sangat rawan menjadi alat pencarian keuntungan sepihak bagi para pengusaha yang berpotensi mengorbankan masyarakat. Ia mensinyalir ada gerakan bawah tanah dari para pemilik modal untuk memuluskan rencana ini melalui jalur politik di parlemen.

“Kami melihat ada indikasi kuat para pengusaha lokal mencoba mengambil momentum dari rencana pemkab ini. Mereka berupaya menekan dan melobi fraksi-fraksi di DPRD agar satu suara, supaya proyek segera disahkan demi mendongkrak nilai aset tanah mereka di kawasan Kanjuruhan,” ungkap Asep kepada media.

Merespons situasi yang memanas ini, Pusdek mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk tetap kritis dan menjaga integritas. Pihak legislatif harus berani menolak tekanan eksternal maupun lobi politik dari para pemilik lahan.

Anggota dewan tidak boleh tunduk pada kepentingan personal yang hanya memburu keuntungan pribadi lewat kenaikan harga properti di sekitar stadion.

Hingga berita ini turun, Pemkab Malang belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan mendasar pemindahan lokasi alun-alun tersebut. Kini, publik menunggu transparansi penuh dari pemerintah daerah serta sikap tegas dari DPRD Kabupaten Malang.

Langkah ini krusial agar pembangunan fasilitas bersama tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan warga, bukan kepada segelintir pemilik modal.