Dua Calon Komisaris Bank Kaltimtara Pernah Terseret Kasus Korupsi

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Samarinda – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara yang digelar pada April 2026 menuai sorotan tajam.

Meskipun Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara resmi menyatakan bahwa penetapan Romy Wijayanto sebagai Direktur Utama dilakukan secara aklamasi, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang signifikan dari sejumlah pemegang saham.

Aksi Walk Out dan Penolakan Pemegang Saham Minoritas

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan sikap tidak setuju terhadap agenda pemberhentian serta pengangkatan jajaran direksi dan komisaris perseroan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Prof. Eny Rochaida tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, dilaporkan sempat melakukan aksi walk out sebelum pertemuan berakhir.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, selaku perwakilan pemegang saham minoritas, juga menyatakan keberatan terhadap agenda pengangkatan tersebut.

“Beberapa hal kemudian menjadi pertanyaan dalam RUPS tersebut. Pertama, terkait objektivitas terhadap pemberhentian dirut dan jajaran direksi Bankaltimtara. Kedua, prinsip kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas terkait keputusan pemberhentian tersebut,” kata.

Ketiga, lanjutnya, pertanyaan terkait pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.

“Apakah benar-benar telah melalui analisis risiko terkait dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan public,” paparnya.

Sorotan Tajam Rekam Jejak Calon Komisaris

Selain mekanisme rapat, profil calon komisaris yang diajukan turut menjadi ganjalan bagi para pemegang saham.

Nama Achmad Syamsuddin, calon Komisaris Utama, dipertanyakan lantaran diduga terseret dalam perkara pemalsuan hasil RUPS di Bank Sumsel Babel serta kasus kredit bermasalah PT Coffindo.

Sementara itu, Sri Wahyuni, calon Komisaris Independen yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kaltim, juga mendapat perhatian karena pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) oleh Kejati Kaltim.

Ketiadaan klarifikasi formal dalam RUPS dinilai mengabaikan prinsip transparansi dan kehati-hatian yang berpotensi memicu risiko reputasi bank di masa depan.

Respons Manajemen Bankaltimtara

Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak internal Bankaltimtara memilih untuk tidak berkomentar banyak. Sekretaris Komisaris Bankaltimtara, Fahrin, menegaskan bahwa pernyataan resmi institusi harus didasarkan pada data dan bersifat kolektif kolegial.

“Pernyataan harus by data. Data tersebut ada di unit pimpinan sekretariat, jadi nanti harus melewati bagian humas kami,” ujar Fahrin pada Selasa (28/4/2026).

Sejumlah pihak menyarankan agar keputusan RUPS ditunda hingga proses verifikasi dan klarifikasi terhadap nama-nama calon pejabat tersebut terpenuhi secara akuntabel.