Kejagung Didesak Segera Periksa Para Pejabat dan Anggota DPR RI yang Ternak Banyak Dapur MBG

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Jakarta – Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak berhenti pada penahanan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Aparat penegak hukum harus berani memeriksa para pejabat publik, terutama anggota DPR RI, yang diduga kuat ikut bermain dan memiliki banyak yayasan tiruan (menternak yayasan) demi memonopoli titik program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini mencuat setelah Kejagung resmi menahan tiga tersangka utama pada Rabu (03/06/2026). Mereka adalah Dadan Hindayana (Kepala BGN), Sony Sanjaya (Wakil Kepala BGN Bidang Operasional), dan Lodewyk Pusung (Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi).

Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG sepanjang tahun 2026, yang bermula dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua SMUK, Ahmad Zaki, menegaskan bahwa dugaan kongkalikong di tingkat pusat ini sangat mungkin melibatkan gurita bisnis oknum politisi di senayan yang bermain di tingkat daerah.

“Kalau melihat berbagai fakta yang muncul, tentu perlu ditelusuri apakah ada keterkaitan antara dugaan penyimpangan di pusat dengan pelaksanaan program di daerah. Kami melihat ada sejumlah hal yang perlu diaudit dan dievaluasi secara mendalam,” kata Zaki.

Zaki secara khusus menyoroti adanya indikasi keterlibatan sejumlah tokoh politik penting dalam kepemilikan atau pengelolaan SPPG, seperti yang terpantau di wilayah Kalimantan Selatan.

Ia meminta Kejagung melacak aliran modal dan legalitas yayasan-yayasan yang tiba-tiba bermunculan demi mendapatkan jatah proyek bernilai fantastis ini.

“Audit harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penentuan titik SPPG, proses kemitraan yayasan, hingga penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat,” tegas Zaki.

Ia menambahkan, keterlibatan oknum pejabat yang hanya mengejar keuntungan materi berimbas langsung pada buruknya kualitas makanan di lapangan.

Kasus keracunan massal yang sempat menimpa anak-anak sekolah akibat makanan yang tidak higienis merupakan salah satu dampak nyata dari tata kelola yang korup.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejagung untuk menyeret aktor intelektual di luar lingkaran BGN.

Publik berharap korps adhyaksa tidak pandang bulu dalam memeriksa jajaran anggota DPR RI maupun pejabat daerah yang terbukti ikut menternak yayasan untuk mengeruk keuntungan dari hak gizi anak-anak Indonesia.