Waspadai Penumpang Gelap Isu Teror Aktivis, TNI-Polri Tidak Boleh Diadu Domba dengan Rakyat

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini – Gelombang teror terhadap aktivis belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya pola intimidasi, ancaman, hingga tekanan psikologis terhadap individu yang aktif menyuarakan kritik di ruang publik.

Fenomena ini bukan hanya mengancam keamanan personal, tetapi juga menguji kualitas demokrasi Indonesia.

Beberapa aktivis bahkan secara terbuka mengaku menjadi korban teror. Di antaranya Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara dan Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat yang melaporkan adanya intimidasi melalui nomor tidak dikenal.

Bentuk teror ini, meski tampak sederhana, tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi menjadi bagian dari pola tekanan yang lebih sistematis.

Sejumlah pemberitaan media nasional juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, laporan terkait intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pegiat masyarakat sipil mengalami peningkatan, baik dalam bentuk teror digital, doxing, hingga ancaman langsung. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat serius dan membutuhkan perhatian bersama.

Karena itu, semua bentuk teror yang terjadi harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pembiaran. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus seperti ini.

Namun demikian, di tengah situasi yang sensitif ini, kita juga harus waspada terhadap potensi munculnya isu liar yang tidak berdasar.

Narasi yang berkembang tanpa verifikasi justru dapat memperkeruh keadaan dan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menunggangi situasi. Disinilah letak bahaya yang sesungguhnya.

Jangan sampai isu teror terhadap aktivis kemudian berkembang menjadi tuduhan liar yang secara langsung mengarah kepada institusi tertentu, termasuk TNI dan Polri, tanpa dasar yang jelas.

Generalisasi semacam ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas.

Perlu diingat, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya mengadu domba antara aparat dengan masyarakat hanya akan melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Yang justru perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rangkaian aksi teror tersebut.

Dalam berbagai momentum krisis, tidak jarang muncul aktor-aktor yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan, menggiring opini, atau memperlemah institusi negara.

Jika hal ini tidak diantisipasi, maka bukan tidak mungkin teror yang terjadi bukan semata-mata persoalan kriminal biasa, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar untuk menciptakan distrust antara rakyat dan aparat.

Oleh karena itu, semua pihak harus bersikap tegas dan proporsional.

Pertama, aparat penegak hukum harus segera mengusut setiap laporan teror secara serius, profesional, dan transparan hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas.

Kedua, masyarakat harus menahan diri dari menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis harus dibarengi dengan tanggung jawab.

Ketiga, media memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan informasi agar tidak memicu kepanikan atau provokasi.

Keempat, seluruh elemen bangsa harus waspada terhadap potensi adu domba. Jangan sampai kita tanpa sadar menjadi bagian dari permainan pihak-pihak yang ingin memecah belah.

Pada akhirnya, teror terhadap aktivis adalah masalah serius yang harus diselesaikan. Namun, lebih dari itu, kita juga harus memastikan bahwa isu ini tidak berkembang menjadi alat untuk merusak persatuan.

Usut tuntas semua bentuk teror, bongkar hingga ke akar-akarnya. Tetapi pada saat yang sama, jangan biarkan prasangka liar tumbuh tanpa dasar.

Karena jika itu terjadi, maka yang diuntungkan bukanlah keadilan, melainkan mereka yang sejak awal ingin melihat bangsa ini terpecah.

*Penulis adalah Edi Junaidi Ds, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Ibrahim Malang.