Manfaatkan AI, Purbaya Bongkar Ekspor CPO Ilegal lewat Singapura

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia.

Para pelaku melancarkan aksi culas tersebut dengan memanfaatkan perusahaan perantara yang berbasis di Singapura demi mengeruk keuntungan sepihak.

Purbaya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan mendalam menunjukkan adanya indikasi kuat praktik under-invoicing serta skema manipulasi lainnya.

Eksportir nakal sengaja mengirimkan produk CPO ke Singapura melalui perusahaan perdagangan (trading) yang sebenarnya masih berada di bawah jaringan afiliasi mereka sendiri.

“Mereka melakukan manipulasi, bisa juga berupa transfer pricing dan lain-lain. Modusnya, mereka mengirim barang ke Singapura menggunakan perusahaan trading milik sendiri. Dari sana, produk dijual ke negara tujuan akhir dengan lonjakan harga hingga dua kali lipat, bahkan ada yang mencapai empat kali lipat,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Senin (25/05/2026).

Jalur Pengapalan Komoditas Sawit

Pemerintah memperoleh temuan mengejutkan ini setelah melakukan pengujian data secara rinci terhadap aktivitas pengapalan CPO dari sejumlah korporasi raksasa.

Tim bentukan kementerian menelusuri setiap transaksi per kapal pada tiga jalur pengapalan utama yang mewakili masing-masing 10 eksportir terbesar di Indonesia.

Menurut Purbaya, praktik ilegal ini berhasil lolos dari pengawasan selama bertahun-tahun akibat keterbatasan sistem.

Selama ini, data kepabeanan domestik hanya mampu mencatat rute tujuan ekspor awal hingga ke Singapura saja.

Akibatnya, pemerintah kehilangan jejak untuk memantau pergerakan komoditas secara utuh sampai ke tangan pembeli akhir.

Celah pengawasan inilah yang memicu suburnya manipulasi nilai transaksi ekspor.

Gunakan AI untuk Lacak Data Kapal

Namun, ruang gerak para pelaku manipulasi kini semakin sempit setelah pemerintah mengambil langkah berani.

Kementerian Keuangan mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta membeli akses basis data perdagangan internasional yang jauh lebih komprehensif.

Langkah digitalisasi ini sukses membuka tabir transaksi gelap yang selama ini tersembunyi. Sistem baru pemerintah kini mampu melacak rekam jejak impor dan posisi logistik secara riil dari waktu ke waktu.

“Kami menerapkan AI dan membeli data yang lebih lengkap sehingga bisa mengetahui kepastian impor di negara tujuan. Ini bukan lagi sekadar data makro dari database PBB (UN Database), melainkan pelacakan riil kapal per kapal. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa mereka terbukti melakukan manipulasi tersebut. Jika kita membenahi sektor ini, dampaknya tentu sangat bagus bagi pendapatan negara Indonesia,” pungkas Purbaya.