Kiprah Adam Ilyas Membumikan Pemahaman Hukum Lewat Literasi Hukum Indonesia 

Jurnalis: Azzahra Bahiyyah

KABAR BARU, JAKARTA, 2 Juli 2026 — Selama ini, bahasa hukum sering kali terasa bagai labirin yang rumit bagi masyarakat awam. Akibatnya, banyak orang baru kelabakan mencari tahu hak-haknya ketika sudah terlanjur tersandung masalah. Memotret ironi tersebut, Adam Ilyas, alumni magister ilmu hukum Universitas Brawijaya, tergerak untuk turun tangan. Lewat platform Literasi Hukum Indonesia, ia berupaya membongkar tembok eksklusivitas yang membatasi akses masyarakat terhadap pemahaman hukum dasar.

Melalui situs web literasihukum.com dan akun Instagram @literasihukumcom, inisiatif yang digagas Adam ini telah mendapat respons masif dengan menjangkau lebih dari seratus ribu pengikut. Kunci keberhasilan platform ini terletak pada kemampuannya menerjemahkan bahasa hukum yang kaku menjadi konten edukasi yang renyah dan aplikatif. Meski disajikan secara populer, materi tersebut tidak kehilangan bobot akademisnya. Seluruh konten tetap merujuk teguh pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Adam memandang bahwa kebutaan akan hukum sering kali menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang sangat rentan.

“Sering kali masyarakat berada di posisi yang dirugikan semata-mata karena tidak paham hak dan kewajibannya. Hukum itu mengatur denyut kehidupan kita sehari-hari, tapi sayangnya, cara penyampaiannya sering kali membuat orang awam pusing duluan sebelum sempat mengerti intinya,” jelas Adam.

Lebih lanjut, pemuda berusia 27 tahun ini menyoroti jarak yang terlampau jauh antara teks-teks hukum dan realitas di lapangan. Aturan yang berserakan dengan gaya bahasa teknis membuat masyarakat kesulitan melakukan telaah mandiri. Baginya, pengetahuan hukum tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang berada di lingkungan peradilan atau perguruan tinggi saja.

“Pengetahuan hukum harus turun dari menara gading akademik. Begitu banyak masalah di tengah masyarakat yang sebenarnya bisa dicegah secara dini kalau saja mereka tahu dasar hukum perlindungan diri mereka,” tegasnya.

Berawal dari sekadar kanal berbagi konten edukasi, Literasi Hukum Indonesia kini telah berevolusi menjadi portal pangkalan data publik yang terintegrasi. Platform ini menggratiskan akses ke lebih dari 17.000 dokumen peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan pusat riset dan pencarian untuk menemukan artikel analisis, putusan Mahkamah Konstitusi, kamus istilah hukum, hingga templat dokumen siap pakai secara praktis dalam satu pintu.

Menyadari besarnya tantangan ke depan, Adam mengibaratkan misinya ini sebagai sebuah perjalanan panjang. “Mengedukasi masyarakat agar melek hukum itu bukan lari sprint, melainkan maraton. Ini butuh napas panjang, konsistensi, dan dedikasi yang tidak boleh putus,” tutup Adam.