Usut Tuntas Bisnis PCR, Edwin: Selamat Bekerja KPK, Kepolisian, Kejaksaan

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, PEKANBARU– Senator asal Riau sekaligus pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Edwin Pratama Putra memperhatikan secara seksama mengenai test PCR yang majalah Tempo ulas pada edisi 1-7 November 2021.

Ia mengatakan, keputusan pemerintah pada 27 Oktober 2021 kemarin mengenai penurunan harga tes PCR sangat menggembirakan. Yang mana harga test PCR diturunkan menjadi Rp275 ribu pada wilayah Jawa Bali serta Rp300 ribu pada wilayah luar Jawa Bali.

Namun, hal ini membuatnya terkejut juga karena membayangkan keuntungan yang lumayan banyak dari berbagai pihak. Ketika harga PCR mencapai harga dikisaran Rp500 ribu, Rp900 ribu serta pada masa pandemi mencapai kisaran harga Rp1,5 juta sampai Rp2 juta.

“Saat Rp 500 ribu saja, keuntungan sudah bisa 150 persen. Padahal kami di Riau selalu harus PCR untuk keluar masuk ke Jawa atau provinsi lain. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar dan membuat kita bingung. Khususnya warga Riau,” kata Edwin. Melalui siaran pers, Rabu (3/11/2021).

Ia mengungkapkan, bahwa Majalah Tempo yang menggambarkan secara lengkap siapa pihak-pihak yang meraup keuntungan dari bisnis ini yang mewajibkan rakyat untuk bisa terus membelinya.

“Pada majalah Tempo tergambar adanya regulator yang juga bisnis, ini tentu sudah bisa masuk kategori trading influence. Dimana patut diduga ada kolaborasi antara pemburu rente dengan pembuat kebijakan,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada masa awal pandemi sudah ada permainan harga-harga yang tidak wajar, seperti harga masker dengan harga yang cukup fantastis.

“Tetapi waktu itu polisi melakukan operasi dan menangkap beberapa pedagang dan penimbun. Tetapi terhadap bisnis rapid test hingga PCR, polisi dan aparat hukum tidak bergerak. Menurut saya, sekarang harus bergerak. Selamat bekerja untuk KPK dan Kepolisian, kami rakyat menunggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sebagai pimpinan BAP banyak menerima keluhan serta kekecewaan publik mengenai masalah ini. Hingga memang wajar jika skandal ini harus diusut hingga tuntas. Yang mana fakta penurunan harga juga bisa terjadi dari yang awalnya tinggi mencapai Rp2 juta kini menjadi Rp300 ribu.

Lanjutnya, Ia memaparkan bahwa patut diduga adanya keterlibatan beberapa regulator dalam bisnis ini. Sehingga adanya konflik kepentingan atau minimal trading influence. Padahal dalam situasi pandemi regulator wajib menetapkan harga atau melayani rakyat di tengah pandemi.

Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan koreksi atas UU Nomor 2 Tahun 2020 mengenai imunitas penyelenggara negara dalam belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Sehingga sudah bisa diusut.

“Jadi sekali lagi, saya menyampaikan selamat bekerja kepada KPK dan Kepolisian serta Kejaksaan, kami, rakyat yang patuh terhadap aturan protokol kesehatan, menunggu kerja anda,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan ada beberapa komponen penentuan harga pemeriksaan PCR. Yakni seperti jasa dokter, tenaga lab, tenaga ATLM, jasa pengambilan spesimen. Kedua, komponen alat medik habis pakai (hazmat, masker N95, cover kepala, dan lainnya). Ketiga, komponen  reagen. Keempat, biaya operasional termasuk administrasi. Dan kelima, keuntungan.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch yang dimuat pada Majalah Tempo. Sejak awal Pandemi hingga penurunan harga bulan lalu. Untuk keuntungan yang diraup pengusaha pada bisnis ini mencapai sekitar Rp10,4 triliun.