Soroti Pelantikan Istri dan Ipar, Harta Kekayaan Wali Kota Bima Rp9,1 Miliar Jadi Perbincangan

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Bima – Kebijakan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kini memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Langkah Wali Kota Bima, H. A. Rahman, yang melantik istri dan ipar kandungnya untuk menduduki posisi strategis menimbulkan polemik seputar netralitas birokrasi daerah.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan massal tersebut berlangsung di Aula Maja Labo Dahu dengan dipimpin langsung oleh H. A. Rahman serta didampingi Wakil Wali Kota Feri Sofiyan. Dari puluhan nama aparatur sipil negara yang bergeser posisi, muncul nama sang istri, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima, serta sang ipar, M. Auwalyah, sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima.

Seiring dengan mencuatnya isu miring terkait penunjukan kerabat dekat tersebut, perhatian publik seketika beralih pada rincian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik sang Wali Kota. Berdasarkan dokumen resmi yang ia laporkan per 19 Maret 2026 untuk periode 2025, Abdul Rahman Haji Abidin tercatat mengantongi total kekayaan bersih senilai Rp9.100.474.186 tanpa kepemilikan utang sama sekali.

Sebagian besar dari total aset jumbo milik mantan Anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat ini tertanam pada kepemilikan tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp8.213.000.000. Aset properti tersebut tersebar di 15 titik strategis wilayah Kota Bima dan Kota Mataram, termasuk sebidang tanah dan bangunan seluas 10.769 meter persegi senilai Rp150 juta serta properti di Mataram seharga Rp850 juta.

Selain penguasaan properti yang menggurita, Wali Kota Bima yang lahir pada 31 Desember 1966 ini juga mencantumkan kepemilikan satu unit alat transportasi berupa mobil Nissan X-Trail tahun 2008 senilai Rp145.000.000 hasil sendiri. Pria lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Mataram tahun 1990 ini juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp203.000.000, serta komponen kas dan setara kas senilai Rp539.474.186.

Rekam jejak kekayaan ini dinilai sebanding dengan karier politiknya yang panjang, mulai dari memimpin HIPMI Kota Bima, Ketua Umum Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Ketua Umum PSSI Kota Bima, hingga akhirnya memenangi Pilwali Bima 2024 dengan raihan 49.032 suara atau 51,01 persen sebelum resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 lalu.

Sengkarut mutasi keluarga ini langsung memicu reaksi pertahanan dari manajemen internal Pemkot Bima guna meredam polemik di tengah masyarakat. Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Muhammad Hasyim, pasang badan dengan menegaskan bahwa hubungan kekerabatan tidak boleh menjadi alasan mutlak untuk mempromosikan ataupun menghalangi seorang ASN dalam mengembangkan kariernya di pemerintahan.

Hasyim mengklaim promosi Badrah Ekawati dan M. Auwalyah murni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak obyektif, namun pihaknya berjanji akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja para pejabat baru tersebut.

“Setiap ASN memiliki hak yang sama untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan. Pemerintah Kota Bima tidak akan ragu mengevaluasi maupun mencopot pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerja,” ujar Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, saat memberikan klarifikasi resmi kepada awak media terkait polemik pelantikan tersebut.

Kendati gelombang kritik dari warga terus mengalir deras di ruang publik, Wali Kota A. Rahman sendiri mencoba memberikan wejangan moral saat prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung. Di hadapan istri, ipar, dan puluhan pejabat yang ia tunjuk, Rahman mengingatkan bahwa posisi baru di lingkungan pemkot ini merupakan beban tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan secara bersih, bukan sebuah hadiah instan dari penguasa.

“Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT,” tutur Wali Kota Bima, H. A. Rahman, di tengah kehebohan publik yang mempersoalkan netralitas penunjukan struktur organisasinya.