Setelah Korwil BGN, Giliran Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto Didesak Diperiksa

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Pamekasan – Pemeriksaan terhadap Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Tri Arif, dalam kasus dugaan suap dan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memicu reaksi dari berbagai kalangan.

Kali ini, Aktivis Anti Korupsi Madura, Syaiful Rohman, mendesak aparat penegak hukum memperluas penyelidikan dengan memeriksa Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pamekasan, H. Sukriyanto.

Menurut Syaiful, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada Korwil BGN semata. Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan guna mengungkap fakta secara utuh.

“Jika penyidik ingin membuka kasus ini secara terang benderang, maka semua pihak yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan pelaksanaan MBG harus dimintai keterangan, termasuk Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan,” kata Syaiful Rohman, Minggu (7/6/2026).

Desakan tersebut muncul di tengah rencana evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disampaikan Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, H. Sukriyanto.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan itu sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG serta berterima kasih atas berbagai kritik dan masukan dari masyarakat.

Syaiful menilai langkah evaluasi memang diperlukan, namun proses hukum harus tetap berjalan secara independen. Menurutnya, evaluasi internal tidak boleh menggantikan proses penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kami mengapresiasi rencana evaluasi yang dilakukan Satgas MBG. Tetapi dugaan penyimpangan yang telah dilaporkan masyarakat harus tetap diusut secara profesional dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang luput dari pemeriksaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Korwil BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif telah menjalani pemeriksaan selama sekitar enam jam di Polres Pamekasan terkait laporan dugaan suap, rangkap jabatan, operasional dapur MBG tanpa IPAL, serta dugaan pungutan liar dalam penentuan titik koordinat pembangunan dapur MBG.

Syaiful berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam kasus tersebut.

Menurutnya, transparansi penanganan perkara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang menggunakan anggaran negara dan menyasar kebutuhan gizi masyarakat.