Pengamat Politik Nilai Pelantikan Anak Bupati Sanusi Diduga Sarat Kepentingan

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Malang – Pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang oleh Bupati Muhammad Sanusi terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik datang dari pengamat politik Jawa Timur, Sulaiman, yang menilai polemik diduga serat kepentingan.

Menurut Sulaiman, pengangkatan Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang menjadi titik sensitif yang memicu perdebatan publik, terutama karena adanya relasi keluarga langsung dengan kepala daerah.

Ia menegaskan, dalam perspektif politik dan tata kelola pemerintahan, praktik semacam ini memang belum tentu melanggar aturan secara administratif. Namun, dari sisi etika publik, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang serius di tengah masyarakat.

“Dalam politik modern, persepsi publik sama pentingnya dengan legalitas. Ketika ada hubungan keluarga dalam jabatan strategis, publik akan sulit percaya bahwa prosesnya benar-benar berbasis merit,” ujarnya.

Sulaiman juga menilai, momentum pelantikan pejabat dalam jumlah besar seharusnya menjadi ajang memperkuat kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi. Namun, jika justru diwarnai isu nepotisme, maka dampaknya bisa kontraproduktif bagi citra pemerintah daerah.

Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan, terutama dalam penempatan jabatan strategis.

“Bupati Sanusi harus peka terhadap situasi ini. Bukan hanya soal benar atau salah secara aturan, tapi bagaimana menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sulaiman mendorong agar mekanisme pengawasan eksternal, lembaga pengawas berperan berperan aktif dalam memastikan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan benar-benar berjalan sesuai prinsip profesionalitas.

Ia juga mengingatkan bahwa isu nepotisme kerap menjadi pintu masuk melemahnya tata kelola pemerintahan, jika tidak segera diantisipasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan kepada publik, bukan hanya menjadi polemik sesaat, tapi bisa menggerus legitimasi politik pemerintah daerah dalam jangka panjang,” pungkasnya.