Hilirisasi untuk Siapa? GP Ansor dan Agenda Ekonomi Kerakyatan yang Tercecer

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Opini — Nurhayati Nanlessy menyeret papan plang dari tanah. Perempuan adat Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan itu bersama kawan-kawannya memprotes papan bertuliskan larangan masuk yang dipasang perusahaan tambang nikel di tanah leluhur mereka. “Kampung ini tak bisa dipindahkan atas nama apa pun,” katanya kepada Mongabay, November 2025. “Yang harus pindah adalah perusahaan, bukan kami yang sudah hidup ratusan tahun di sini.”

 Di waktu yang hampir sama, dari panggung resmi, Indonesia mengklaim sebagai negara hilirisasi paling ambisius di Asia Tenggara. Ekspor nikel melonjak dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 33,8 miliar dolar AS pada 2023, menurut data Kementerian ESDM. Presiden Prabowo meresmikan pabrik baterai terintegrasi di Halmahera Timur pada Juni 2025. Angka-angka itu memang gemilang.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Tapi gemilang bagi siapa?

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 32,09 persen pada kuartal II 2025, tertinggi nasional, bahkan mungkin di dunia untuk ukuran sebuah provinsi. Namun laporan Celios (2025) menunjukkan persentase penduduk miskin di sana tidak turun signifikan. Dalam rentang 2012 hingga 2024, kemiskinan relatif stagnan di kisaran 6,5 persen sebelum dan sesudah boom nikel. Pertumbuhan yang tidak menyentuh.

Global Forest Watch mencatat Maluku Utara kehilangan 180.000 hektar hutan primer antara 2001 dan 2024  menyumbang 60 persen dari total kehilangan tutupan pohon di wilayah itu dalam periode yang sama. Kawasan industri tumbuh, hutan primer menyusut. Dan warga adat seperti Nurhayati menghadapi plang larangan di tanah yang mereka diami jauh sebelum ada peta konsesi.

Enclave yang tak berakar

Para ekonom menyebut fenomena ini enclave economy, kantong kemakmuran yang berdiri tanpa berakar ke tanah sekitarnya. Investasi masuk, ekspor naik, angka PDB mencorong. Tapi linkage-nya ke ekonomi lokal hampir tidak ada. Sebuah studi yang terbit dalam jurnal ekonomi Universitas Palangkaraya (2026) menemukan bahwa tenaga kerja Indonesia di kawasan nikel lebih banyak menempati posisi operasional, sementara posisi manajerial dan teknis cenderung diisi tenaga asing terutama dari Tiongkok. Minimnya transfer pengetahuan ini, tulis peneliti, menciptakan apa yang mereka sebut technology enclave dalam industri nikel.

Bukan berarti tidak ada serapan tenaga kerja lokal sama sekali. Vale Indonesia melalui proyek Indonesia Growth Project (IGP) mencatat 83 persen dari 3.038 karyawannya pada 2024 adalah warga lokal wilayah sekitar. Itu angka yang baik. Tapi itu satu perusahaan, satu model. Di banyak kawasan industri nikel lain yang dikuasai modal swasta asing, datanya berbeda dan seringkali tidak transparan.

Yang lebih serius, bahkan ketika ada serapan tenaga kerja, dampaknya berhenti di pabrik. Petani sekitar tidak masuk rantai pasok. Warung dan UMKM lokal tidak jadi mitra katering. Koperasi desa tidak dilibatkan. Uang yang berputar di kawasan industri sebagian besar berputar di antara kontraktor besar dan jaringan suplai yang sudah terbentuk sebelum pabrik itu berdiri.

UMKM, tulang punggung yang tertatih

Di luar kawasan industri, potret ekonomi kerakyatan tidak kalah memprihatinkan. Kementerian Koperasi dan UKM (2024) mencatat UMKM menyumbang 61 persen PDB nasional setara Rp 9.580 triliun dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Angka yang kerap dikutip dalam pidato pembangunan.

Tapi di balik statistik itu tersimpan ironi yang pahit: 68 persen UMKM masih beromzet di bawah Rp 50 juta per tahun. Tiga puluh satu persen usaha mikro hanya menghasilkan laba bersih Rp 1 juta per bulan. Hanya 18,6 persen yang memiliki Nomor Induk Berusaha. Hanya 7,8 persen yang punya sertifikasi produk. Dalam bahasa yang lebih jujur: mereka bekerja keras, tapi terjebak dalam lingkaran subsisten.

Hilirisasi seharusnya menjadi peluang untuk memutus lingkaran itu. Kawasan industri butuh logistik, katering, komponen penunjang, layanan jasa. Semua itu bisa disuplai oleh UMKM dan koperasi lokal jika ada kemauan dan kebijakan yang mendorong ke sana. Kenyataannya, kebijakan local content requirement untuk sektor pertambangan dan pengolahan mineral masih lemah, sporadis, dan hampir tidak pernah diawasi serius.

Di mana GP Ansor?

GP Ansor merayakan ulang tahunnya yang ke-92 dengan tema “Bersatu, Berperan untuk Negeri.” Sembilan puluh dua tahun. Usia yang cukup panjang untuk bertanya dengan serius: peran apa yang sudah, sedang, dan akan dimainkan?

Jujur saja, sepengamatan saya. Ansor terlalu sering hadir sebagai kekuatan penjaga ideologi dan itu penting, bahkan vital. Tapi terlalu jarang hadir sebagai kekuatan advokasi ekonomi yang terstruktur. Benih-benih itu sebenarnya sudah ada. Awal 2026, GP Ansor Kota Sukabumi bersama Koperasi Pesantren Al Muslim panen telur dari program Patriot Ketahanan Pangan. Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin mendeklarasikan kader Ansor sebagai “patriot kesejahteraan umat”, bukan hanya patriot mimbar. Wakil Menteri Koperasi menyebut Ansor sebagai “aset bangsa” yang kadernya tersebar dari legislatif hingga pendamping desa.

Tapi aset yang tersebar itu belum dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan mampu bernegosiasi dengan kebijakan. Ada perbedaan besar antara koperasi yang menanam dan panen untuk kemandirian organisasi dengan gerakan ekonomi yang mampu mengubah struktur.

Tiga hal yang tidak bisa ditunda

Jika tema Bersatu, Berperan ingin berisi, ada tiga agenda yang tidak bisa lagi menunggu.

Pertama, Ansor harus masuk ke perdebatan kebijakan local content. Investasi di sektor hilirisasi perlu diikat oleh kewajiban nyata: berapa persen suplai logistik dan jasa harus berasal dari usaha lokal, berapa persen tenaga kerja lapisan menengah harus warga setempat, seperti apa mekanisme transfer teknologi yang terukur. Ini bukan sekadar permintaan ini hak komunitas yang tanahnya dipakai. Ansor, dengan kadernya di DPR, DPRD, dan pemerintahan daerah, bisa menjadi suara yang mendorong kebijakan itu dari dalam.

Kedua, koperasi pesantren harus naik kelas dari produksi subsisten menjadi mitra rantai nilai industri. Kawasan industri butuh sayur, ikan, telur, air minum, jasa kebersihan, keamanan, dan ratusan kebutuhan operasional lainnya. Semua itu bisa jadi pintu masuk koperasi berbasis pesantren jika ada yang mengorganisir negosiasi dan menjamin standar produksi. Ansor punya jaringan, yang dibutuhkan adalah keseriusan manajerial dan pendampingan teknis.

Ketiga, literasi hukum dan ekonomi bagi komunitas ring satu kawasan industri. Warga seperti Nurhayati di Kawasi kehilangan hak bukan karena pasif, tapi karena tidak punya akses terhadap advokasi yang setara. Ansor, dengan ribuan sarjana hukum dan ekonomi di antara kadernya, bisa mengisi kekosongan ini. Bukan sesekali dalam bentuk bakti sosial, tapi sistematis sebagai gerakan pendampingan komunitas.

Berperan berarti berani tidak nyaman

Ada godaan yang selalu muncul dalam usia organisasi yang matang: menjadi nyaman. Menjadi bagian dari sistem yang dirayakan, bukan dipertanyakan. Menjadi undangan tetap di meja kekuasaan, bukan suara yang menagih janji.

Sembilan puluh dua tahun Ansor mengajarkan bahwa organisasi ini lahir justru untuk tidak nyaman. Untuk hadir di tempat-tempat yang tidak ada yang mau datang. Untuk bicara ketika yang lain memilih diam.

Hilirisasi bisa menjadi berkah nasional. Tapi berkah tidak datang sendiri dan tidak otomatis merata. Ia harus diperjuangkan dengan advokasi kebijakan, dengan gerakan ekonomi yang terorganisir, dengan keberanian moral untuk membela yang lemah bahkan ketika itu tidak menguntungkan secara politik.

Nurhayati di Kawasi mungkin tidak pernah mendengar nama GP Ansor. Tapi jika tema “berperan untuk negeri” ingin bermakna, wajah-wajah seperti dia dan jutaan pemuda lokal yang menonton kekayaan tanah mereka mengalir keluar, harus ada dalam bayangan Ansor ketika mengucapkan tema itu.

Tidak cukup bersatu di panggung. Harus berani berpihak di lapangan.

***

*) Oleh : Aden Farih Ramdlani, Kader Ansor.