Dugaan Jual-Beli Titik SPPG di Madura, Tarifnya Capai Rp300 Juta Diduga Libatkan Anggota DPR RI

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Madura – Dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang dan mulai merambah ke daerah.

Setelah kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, perhatian publik kini tertuju pada sejumlah temuan baru yang muncul di wilayah Pulau Madura.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya, terdapat dugaan transaksi perizinan SPPG yang melibatkan jaringan perantara atau calo. Satu titik SPPG disebut memiliki nilai transaksi yang cukup tinggi, yakni berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.

Menurut sumber tersebut, dana tersebut diduga diminta kepada pihak yang ingin memperoleh izin atau titik pengelolaan SPPG. Praktik ini disebut telah berlangsung melalui jalur informal yang melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pengaruh dalam proses penentuan lokasi.

“Ada permintaan dana sekitar 200 sampai 300 juta rupiah per titik SPPG. Permainan ini diduga kuat dikoordinasikan oleh jaringan calo, yang indikasi kuatnya turut melibatkan oknum anggota DPR RI,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas operasional sejumlah SPPG. Pengelola yang telah mengeluarkan modal besar disebut berupaya menekan berbagai pengeluaran agar dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan pada tahap awal.

Akibatnya, standar kelayakan fasilitas dan operasional yang seharusnya dipenuhi diduga mengalami penurunan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program gizi yang ditujukan untuk masyarakat.

Dugaan itu semakin menguat setelah puluhan SPPG di wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep diketahui ditutup karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Penutupan tersebut menjadi salah satu langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Kasus ini kini menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan mafia perizinan SPPG secara lebih luas.

Selain menelusuri aliran dana dan jaringan perantara, publik juga menanti pengusutan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum legislatif yang disebut dalam kesaksian sumber tersebut.