Aroma Bancaan APBD Malang: Makelar Proyek Catut Nama Kepala Daerah, APIP Didesak Turun Tangan!

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Malang – Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kini menjadi sorotan tajam. Publik menduga kuat pelaksanaan tender dan Penunjukan Langsung (PL) untuk sejumlah proyek APBD menjadi ajang ‘bancaan’ atau bagi-bagi jatah oleh kelompok kontraktor tertentu.

Selain sarat dengan pengaturan pemenang (ploting), proses tersebut juga dinilai menabrak aturan hukum. Kebijakan itu melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Informasi di lapangan menyebutkan bahwa ketidaksesuaian dengan Perpres tersebut bersumber dari munculnya kebijakan baru. Oknum tertentu sengaja memasukkan persyaratan tambahan yang diskriminatif dalam proses tender dan PL. Kebijakan sepihak ini sengaja dirancang untuk mempersempit ruang kompetisi yang sehat bagi para pelaku usaha lokal.

“Ada aturan main tambahan yang dipaksakan. Ini jelas membatasi rekanan lain yang sebenarnya kompeten, sehingga mengarah pada monopoli kelompok tertentu,” ujar seorang sumber yang enggan membeberkan identitasnya, Rabu (3/6/2026).

Tak hanya persoalan maladministrasi, aroma tidak sedap juga muncul dari dugaan praktik ijon proyek oleh para makelar di lingkaran birokrasi Pemkot Malang. Para pedagang proyek APBD ini diduga bergerilya mengondisikan paket-paket pekerjaan jauh sebelum proses lelang resmi dimulai.

Dalam melancarkan aksinya, para oknum ini kerap mengeklaim diri sebagai ‘tangan kanan’ pejabat berpengaruh di internal birokrasi. Mereka bahkan nekat menjual kedekatan dengan Kepala Daerah hingga mencatut nama instansi atau lembaga tertentu demi memuluskan praktik jual-beli proyek untuk keuntungan pribadi.

Praktik lancung ini jelas mencederai prinsip transparansi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Malang. Kondisi tersebut memicu desakan luas agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.