Ketua DKP Pamekasan Tantang Pemkab: Buktikan Dukungan Lewat Anggaran, Bukan Cuma Tepuk Tangan

Jurnalis: Joko Prasetyo

Kabar Baru, Madura – Pelantikan pengurus Dewan Kesenian Pamekasan (DKP) periode 2025–2030 di Pendopo Budaya, Senin (13/4/2026), menjadi ajang pembuktian komitmen pemerintah daerah.

Ketua DKP terlantik, Arief Wibisono, secara lugas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memberikan dukungan nyata, melampaui sekadar kehadiran seremonial dalam acara pelantikan.

Arief menegaskan bahwa ekosistem kesenian tidak akan pernah tumbuh subur tanpa keberpihakan kebijakan serta alokasi anggaran mencukupi.

Ia berharap pemerintah tidak lagi menempatkan kesenian sebagai pelengkap birokrasi, melainkan sektor strategis penggerak ekonomi kreatif.

“DKP butuh dukungan konkret, baik berupa regulasi kuat maupun kucuran anggaran dari pemerintah daerah,” tegasnya di hadapan jajaran pejabat mupun Wakil Bupati Pamekasan.

Kehadiran Negara dalam Pelestarian Budaya

Sorotan tajam tertuju pada minimnya peran kebijakan dalam melindungi para pelaku seni selama ini.

Arief menilai perlindungan objek pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mustahil berjalan maksimal jika pemerintah daerah masih setengah hati.

Baginya, kehadiran negara harus nyata melalui penyediaan ruang ekspresi publik dan fasilitas memadai bagi para seniman di pelosok desa.

DKP memandang pemerintah daerah sebagai mitra kunci untuk mengangkat potensi lokal ke level nasional hingga internasional.

Tanpa sinergi kuat dari sisi pendanaan dan regulasi, visi menjadikan kesenian sebagai instrumen pendidikan karakter serta diplomasi daerah hanya akan menjadi wacana hampa.

Kolaborasi Terbuka demi Masa Depan Seni

Merespons tantangan tersebut, Arief mengajak Pemkab Pamekasan membuka ruang dialog lebih jujur dan transparan. Ia menginginkan adanya kolaborasi intensif antara pengambil kebijakan dengan praktisi seni guna merumuskan program tepat sasaran.

Dukungan anggaran dari pemerintah daerah nantinya bakal tersalurkan untuk membina sanggar-sanggar seni agar tetap eksis di tengah arus modernisasi.

Melalui momentum pelantikan ini, DKP Pamekasan berharap Pemkab segera menindaklanjuti tuntutan ruang karya tersebut dengan langkah nyata.

Keberhasilan DKP lima tahun ke depan sangat bergantung pada seberapa besar keberanian pemerintah daerah dalam memberikan porsi anggaran serta perlindungan hukum bagi kemajuan kebudayaan lokal.