Jabar Istimewa: SPMB 2026 Beasiswa dan Kuota Ditambah, Tak Ada Alasan Anak Putus Sekolah

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam menuntaskan persoalan anak tidak sekolah melalui kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan program beasiswa serta penambahan daya tampung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan hal tersebut saat menghadiri kegiatan halal bihalal di Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IV Purwakarta, Jalan KK Singawinata, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Rabu (1/4).

Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan bantuan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya.

“Anak-anak dari keluarga miskin akan diberikan beasiswa secara menyeluruh, mencakup kebutuhan operasional pendidikan hingga kebutuhan personal seperti seragam dan sepatu,” ujarnya.

Purwanto menjelaskan, bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri, pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk menopang kebutuhan operasional. Sementara itu, siswa di sekolah swasta juga tetap mendapat perhatian melalui skema subsidi biaya pendidikan.

“Di sekolah negeri, kebutuhan operasional sudah ditopang melalui BOPD sehingga siswa tinggal mendapatkan bantuan personal. Sedangkan untuk sekolah swasta, pemerintah hadir melalui subsidi agar akses pendidikan tetap terbuka,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Purwanto, sejalan dengan arahan Dedi Mulyadi untuk memastikan tidak ada lagi anak di Jawa Barat yang terputus dari pendidikan.

“Target kita jelas, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Semua harus melanjutkan pendidikan, dan pemerintah akan hadir melalui beasiswa serta peningkatan kapasitas sekolah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Koordinasi yang kuat dinilai krusial untuk memastikan seluruh calon peserta didik terdata secara akurat.

“Setiap calon siswa harus diverifikasi langsung di lapangan, termasuk melalui wawancara, agar data yang diperoleh benar-benar valid. Selama ini, kendala sering muncul karena informasi tidak tersampaikan dengan baik, baik ke sekolah, pemerintah desa, maupun masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menjadi penyambung informasi atau “corong kebijakan” agar setiap program pendidikan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan SPMB 2026, Purwanto mengungkapkan adanya rencana penambahan rombongan belajar, termasuk pada program sekolah unggulan di Purwakarta.

“Untuk program Sekolah Maung (Manusia Unggul) di Purwakarta direncanakan dibuka sekitar enam kelas dengan enam jurusan. Jumlah siswa per kelas masih variatif, berkisar antara 36 hingga 42 siswa, dan saat ini masih dalam tahap finalisasi,” paparnya.

Ia menegaskan, penentuan jumlah rombongan belajar akan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kepala sekolah tingkat SMP guna memastikan proyeksi jumlah lulusan serta kebutuhan daya tampung di tingkat SMA.

“Koordinasi dengan kepala sekolah SMP sangat penting agar kita mendapatkan gambaran pasti jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan, sehingga daya tampung bisa disiapkan secara optimal,” pungkasnya. ***