Impor 105 Ribu Mobil Pick Diduga Dikorupsi, Presma UIN Makassar Desak KPK Periksa PT Agrinas

Jurnalis: Sugianto

Kabar Baru, Makassar – Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan impor 105.000 unit mobil pick up untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ia menilai proyek raksasa ini berpotensi menjadi ladang korupsi baru dan melukai industri otomotif dalam negeri yang tengah berjuang bangkit.

Zulhamdi mencium adanya aroma kepentingan oknum tertentu yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari proyek strategis pemerintah tersebut.

Tanpa pengawasan ketat, pengadaan kendaraan dalam jumlah masif ini sangat rawan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran negara.

KPK Didesak Periksa PT Agrinas

Aktivis mahasiswa ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa PT Agrinas Pangan Nusantara.

Perusahaan tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan dan impor mobil pick up untuk program Kopdes Merah Putih.

“Kami menduga ada oknum-oknum nakal yang ingin menciderai program strategis dan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kami mendesak KPK untuk segera memeriksa PT Agrinas Pangan Nusantara terkait seluruh proses pengadaan ini,” tegas Zulhamdi kepada Jurnalis Kabarbaru di Makassar, Selasa (24/03/2026).

Mengkhianati Produk Lokal

Zulhamdi memandang kebijakan impor ini sebagai paradoks di tengah gencarnya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Alih-alih memperkuat struktur industri otomotif lokal, pemerintah justru memberikan karpet merah bagi produk asing untuk merajai pasar kendaraan operasional desa.

Langkah ini ia anggap bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang sering Presiden suarakan.

“Impor 105.000 unit mobil ini jelas tidak sejalan dengan semangat mencintai produk dalam negeri. Kebijakan ini justru melemahkan upaya kita dalam memperkuat industri otomotif nasional,” jelasnya.

Ujian Integritas Penegak Hukum

Presiden Mahasiswa UINAM ini menekankan bahwa isu pengadaan mobil desa bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ujian integritas bagi aparat penegak hukum dan DPR RI.

Ia menuntut transparansi penuh agar publik dapat mengawasi alur distribusi dan penggunaan anggaran yang bernilai fantastis tersebut.

Zulhamdi berharap fungsi pengawasan DPR RI berjalan maksimal agar program yang bertujuan menyejahterakan desa tidak berakhir di kantong para koruptor.

“Jangan sampai program untuk kesejahteraan desa justru dinikmati segelintir koruptor melalui skema impor yang tidak transparan,” pungkasnya.