Diduga Markup Harga Bahan Baku, Kepala BGN Dilaporkan ke Bareskrim

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Jakarta – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terhantam badai kontroversi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan praktik markup atau penggelembungan harga bahan baku.

Dugaan penyimpangan anggaran ini mencuat setelah rentetan kasus keracunan makanan massal menimpa sejumlah warga penerima manfaat.

Laporan ini bermula dari kekhawatiran publik terhadap kualitas makanan yang menurun drastis.

Insiden keracunan di berbagai daerah memicu dugaan kuat bahwa oknum tertentu sengaja memangkas kualitas bahan baku demi meraup keuntungan pribadi dari selisih harga pengadaan.

Polri Didesak Usut Tuntas Aliran Dana

Organisasi kemasyarakatan Baranusa menjadi pihak yang mengambil langkah hukum tegas. Ketua Baranusa, Adi Kurniawan, mendatangi Bareskrim Polri untuk memastikan dugaan korupsi dalam program MBG ini tidak menguap begitu saja.

Ia mendesak kepolisian segera mengaudit seluruh proses pengadaan barang dari hulu ke hilir.

“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark-up bahan baku dalam program MBG. Kesehatan rakyat tidak boleh menjadi tumbal demi keuntungan segelintir orang,” tegas Adi Kurniawan saat memberikan keterangan di Mabes Polri.

Keracunan Massal Pintu Masuk Penyelidikan

Munculnya kasus keracunan makanan secara beruntun di beberapa wilayah menjadi bukti nyata adanya masalah serius dalam pengelolaan program tersebut.

Para ahli menduga, rendahnya pengawasan dan pemilihan bahan baku yang tidak layak—akibat anggaran yang dikorupsi—menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka.

Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi dari Badan Gizi Nasional terkait pelaporan tersebut.

Namun, tekanan masyarakat agar pemerintah transparan kian menguat, mengingat program ini menggunakan dana negara yang sangat besar.

Momentum Evaluasi Program MBG

Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi kredibilitas Badan Gizi Nasional. Polisi diharapkan bekerja cepat untuk mengungkap apakah ada keterkaitan langsung antara dugaan markup anggaran dengan kelalaian standar kesehatan pangan yang mengakibatkan keracunan massal.

Masyarakat menantikan langkah konkret dari kepolisian demi memastikan akuntabilitas program pemerintah.

Jika terbukti ada penyelewengan, publik mendesak adanya sanksi berat bagi seluruh pihak yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.