HMI Gresik Kritik Penggunaan Dana CSR BUMN untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Gresik — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gresik mengkritik wacana pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber pendanaan non-APBN bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum HMI Cabang Gresik, Roisyah Zuliyanti, menilai skema tersebut perlu dikaji kembali secara menyeluruh karena berpotensi menggeser fungsi strategis CSR yang selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat.

“Dana CSR memiliki ruang pemanfaatan yang luas, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, hingga pembangunan sosial. Apabila kemudian diarahkan secara dominan untuk Program Makan Bergizi Gratis, maka perlu dihitung secara serius dampaknya terhadap program-program lain yang selama ini bergantung pada kontribusi CSR perusahaan,” ujar Roisyah.

Menurut Roisyah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, pelaksanaan CSR memiliki fleksibilitas sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan strategis masing-masing perusahaan.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mencari alternatif sumber pembiayaan untuk mengurangi beban fiskal nasional. Evaluasi terhadap desain dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi prioritas utama.

“Persoalan MBG bukan hanya soal bagaimana mencari tambahan sumber pendanaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah program ini sudah tepat sasaran dan apakah manfaat yang diberikan sebanding dengan konsekuensi fiskal yang harus ditanggung,” kata Roisyah.

Roisyah menjelaskan, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi program tersebut.

Pertama, evaluasi efektivitas penerima manfaat. Menurutnya, pendekatan program yang terlalu universal berpotensi menyebabkan inclusion error, yakni kondisi ketika kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan turut menerima manfaat.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu memastikan bahwa penerima manfaat adalah kelompok yang benar-benar membutuhkan. Prioritas harus diberikan kepada wilayah dengan angka stunting tinggi, keluarga kelompok desil 1 sampai 5, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Kedua, evaluasi tata kelola operasional. Roisyah menilai Badan Gizi Nasional perlu memastikan sistem pengadaan berjalan transparan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran maupun penyimpangan.

Ia juga mendorong agar kebutuhan pangan dalam program MBG melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal sehingga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

“Program ini jangan hanya dipandang sebagai distribusi makanan, tetapi juga harus mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat lokal melalui keterlibatan rantai produksi daerah,” ucapnya.

Ketiga, evaluasi fiskal dan opportunity cost. Menurut Roisyah, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Pemerintah perlu menghitung manfaat program tersebut dibandingkan dengan potensi berkurangnya alokasi anggaran untuk sektor strategis lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pembangunan daerah.

“Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Jangan sampai sebuah program berjalan besar secara skala, tetapi mengorbankan sektor lain yang juga memiliki dampak jangka panjang,” kata Roisyah.

HMI Cabang Gresik menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting sebelum pemerintah memperluas sumber pendanaan MBG melalui CSR BUMN.

Menurut Roisyah, apabila hasil evaluasi menunjukkan cakupan penerima manfaat masih terlalu luas dan manfaat marginal relatif rendah, maka penajaman sasaran program akan lebih efektif dibandingkan sekadar mencari sumber pembiayaan baru.

“Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tambahan pendanaan, tetapi perbaikan desain kebijakan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak mengurangi ruang pembangunan sektor lain yang juga dibutuhkan masyarakat,” tutup Roisyah.