Sampah MBG Jadi Keluhan Baru di Bangkalan, Warga Minta Pemda Bertindak

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Bangkalan – Keluhan terkait bau menyengat yang diduga berasal dari sampah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mencuat di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan. Warga menyoroti kondisi kontainer sampah di beberapa kawasan pasar yang disebut-sebut menjadi lokasi pembuangan sisa makanan program tersebut, sehingga mengganggu aktivitas pedagang dan pengunjung.

Keluhan itu muncul dari sejumlah pasar, di antaranya Pasar Klampis, Pasar Ki Lemah Dhuwur, Pasar Blega, hingga Pasar Kamal. Warga mengaku aroma tidak sedap kerap tercium, terutama saat cuaca panas, diduga akibat penumpukan sampah organik berupa sisa makanan yang belum segera terangkut.

Salah seorang warga Bangkalan, Abd Hanan, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, program MBG merupakan program yang baik, namun pengelolaan limbahnya juga harus menjadi perhatian serius.

“Kami mendukung program MBG karena manfaatnya besar bagi anak-anak. Tetapi sampah sisa makanannya jangan sampai menimbulkan masalah baru. Kalau dibiarkan menumpuk di kontainer pasar, baunya sangat mengganggu pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar,”ujar Abd Hanan.

Ia berharap pemerintah daerah bersama pelaksana program dapat mencari solusi agar sampah sisa makanan segera diangkut dan tidak mencemari lingkungan.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Siddiq, membenarkan bahwa sampah MBG masih diperbolehkan dibuang ke kontainer pasar karena pengelolaan akhir hingga pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan kewenangan DLH.

Namun, Ahmad menjelaskan bahwa retribusi sebesar Rp200 ribu yang dibayarkan oleh pelaksana MBG hanya mencakup pengelolaan sampah hingga proses pembuangan ke TPA, bukan layanan pengangkutan dari lokasi dapur MBG menuju tempat penampungan.

“Kalau LH yang suruh mengangkut, LH belum dapat tambahan anggaran BBM untuk pengangkutan itu, terutama yang jauh-jauh,”katanya.

Menurut Ahmad, hingga saat ini baru sekitar 20 pelaksana MBG yang telah membayar retribusi pengelolaan sampah kepada DLH. Pihaknya juga telah mengirimkan surat imbauan kepada pelaksana MBG lainnya agar memenuhi kewajiban tersebut.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengakui bahwa pengelolaan dan pengangkutan sampah MBG masih belum berjalan optimal, khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan armada pengangkut.

“Belum maksimal. Hanya beberapa titik saja yang dekat dengan lokasi itu DLH sudah mengambil untuk pengangkutan sampah. Sedangkan yang jauh-jauh masih terbatas dengan kendaraan,” ungkap Bambang.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebenarnya telah menyediakan sarana pengelolaan sampah mulai dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun persoalan yang masih menjadi kendala adalah proses pengangkutan sampah dari lokasi MBG menuju fasilitas pembuangan tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena sampah sisa makanan yang tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan bau menyengat, mencemari lingkungan, serta mengganggu kenyamanan warga, terutama di kawasan pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pelaksana program MBG dapat segera menemukan solusi yang efektif agar pengelolaan sampah berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan bagi warga sekitar.