HMI Desak Prabowo Segera Tetapkan 3 Provinsi Terdampak Banjir Sebagai Bencana Nasional

Jurnalis: Pengki Djoha

Kabar Baru, Jakarta –Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 18 Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) se-Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan penetapan status bencana nasional atas tragedi banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Desakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah korban jiwa serta dampak sosial-ekonomi yang sangat besar.

Kordinator Ketua Umum HMI Badko se-Indonesia, Muhammad Yusril Mahendra, menyampaikan bahwa bencana banjir bandang tersebut telah memasuki fase darurat kemanusiaan. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, tercatat 753 warga meninggal dunia dan 650 orang masih dinyatakan hilang. Ribuan warga lainnya terpaksa mengungsi akibat rusaknya rumah, terhentinya aktivitas ekonomi, dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar.

Serta mengenai dampak sosial dan ekonomi, penetapan nasional diperlukan karena beberapa alasan: pertama, angka korban jiwa yang sangat tinggi – skala bencana yang menimbulkan 753 korban meninggal dan 650 hilang menunjukkan tingkat keparahan yang melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Proses pencarian dan evakuasi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Kedua, kerusakan infrastruktur vital – banjir bandang merusak jembatan, ruas jalan utama, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, dan sarana air bersih. Kerusakan ini menghambat mobilitas, distribusi bantuan, serta pelayanan publik.

Ketiga, kerugian ekonomi yang besar – termasuk lahan pertanian, rumah usaha, usaha kecil, dan pusat perdagangan mengalami kerusakan parah. Aktivitas ekonomi masyarakat terhenti total. Estimasi kerugian diperkirakan sangat besar (menunggu data resmi), sehingga membutuhkan intervensi nasional.

Dan keempat, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah – ketersediaan logistik, tenaga medis, alat berat, dan pendanaan darurat di tingkat daerah sudah tidak mencukupi. Penetapan bencana nasional memungkinkan mobilisasi sumber daya nasional melalui BNPB, TNI–Polri, dan kementerian terkait. Dan disinilah negara harus hadir secara total.

Kordinator Ketua Umum HMI Badko se-Indonesia, Muhammad Yusril Mahendra, mengatakan “Dengan 753 korban meninggal dan 650 warga masih hilang, ini adalah tragedi kemanusiaan besar. Penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total. Kami mendesak Presiden Prabowo segera mengajukan penetapan bencana nasional,” tegasnya.

Kordinator Ketua Umum Badko HMI se-Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan bencana agar negara hadir secara utuh dalam melindungi rakyat. Penetapan status bencana nasional dipandang sebagai langkah paling cepat dan strategis menghadapi situasi luar biasa ini.