Tegas! PC PMII Jember Tolak Revisi UU TNI: Ancaman Militerisme & Kemunduran Reformasi

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas

Kabarbaru, Jember – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bukan tanpa alasan, RUU ini dinilai berpotensi menciderai reformasi, menekan supremasi sipil, serta membuka kembali ruang bagi militerisme yang pernah mencengkeram Indonesia di era Orde Baru.

Salah satu suara tegas yang menolak revisi ini datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember. Ketua Umum PC PMII Jember, Fikron Mustafa, dalam Aksi Kamisan Jember di simpang tiga Alun-Alun Jember, Kamis (20/3/2025), menegaskan bahwa RUU TNI adalah ancaman serius bagi demokrasi dan hak-hak sipil.

“Kita harus mengingat bahwa salah satu tonggak utama reformasi 1998 adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI—sebuah sistem yang memberi militer peran ganda dalam pertahanan negara sekaligus politik dan birokrasi pemerintahan. Jika revisi ini disahkan, maka kita menyaksikan kemunduran demokrasi yang nyata, bukan sekadar ancaman, tetapi pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi!” tegas Fikron.

Bahaya RUU TNI: Kembalinya Otoritarianisme Berkedok Regulasi

RUU TNI yang diusulkan mengandung sejumlah pasal yang membuka kembali ruang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Hal ini tidak hanya mengingkari semangat reformasi, tetapi juga menciptakan potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan sistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah selama lebih dari dua dekade.

“RUU ini bukan sekadar kebijakan biasa. Ini adalah skenario kembalinya militer ke panggung sipil, menghidupkan kembali bayang-bayang kekuasaan otoriter. Apakah kita ingin kembali ke zaman di mana kritik terhadap pemerintah bisa berujung represi? Apakah kita rela melihat supremasi sipil kembali diinjak-injak oleh militer yang seharusnya tunduk pada konstitusi?“ ujar Fikron lantang.

Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa ketika militer terlibat dalam urusan sipil dan politik, yang terjadi bukan stabilitas, melainkan pembungkaman. Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya mengendalikan pemerintahan, tetapi juga membungkam kebebasan berekspresi, memperkuat otoritarianisme, dan menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam.

“Sejarah telah mengajarkan bahwa keterlibatan militer dalam politik hanya melahirkan represi. Kekuasaan tanpa kontrol adalah jalan menuju tirani. Jika kita biarkan ini terjadi, maka kita sedang menggali kubur bagi demokrasi yang selama ini kita bangun dengan darah dan air mata!” seru Fikron dengan nada geram.

Reformasi di Ujung Tanduk: PMII Jember Siap Melawan!

Fikron menegaskan bahwa PMII Jember tidak akan tinggal diam menyaksikan upaya sistematis untuk mengembalikan militerisme dalam pemerintahan. Baginya, RUU TNI adalah ancaman laten yang harus dilawan secara masif, karena ia tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga mereduksi hak-hak sipil dan demokrasi.

“Kita sedang berada di persimpangan sejarah. Apakah kita akan membiarkan reformasi dikubur oleh regulasi yang berpihak pada kepentingan militer? Atau kita akan bangkit, bersatu, dan melawan segala bentuk regulasi yang merusak cita-cita demokrasi?” tantangnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PMII Jember akan berdiri di garda terdepan dalam menolak revisi ini dan memastikan bahwa demokrasi tetap tegak di Indonesia.

“Kami dari PC PMII Jember dengan tegas menolak segala bentuk regulasi yang membuka celah bagi militerisme! Kami akan terus melawan, mengawal demokrasi, dan memastikan bahwa sejarah kelam Orde Baru tidak akan pernah terulang! Perlawanan bukan pilihan, tetapi keharusan!” pungkasnya.

Jangan Diam, Lawan!

Penolakan terhadap RUU TNI tidak boleh hanya berhenti pada wacana. Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan aktivis untuk bersatu dalam satu barisan perlawanan. Jika RUU ini disahkan, maka demokrasi Indonesia tidak hanya mundur, tetapi juga terancam mati.

“Kita harus bergerak, turun ke jalan, suarakan penolakan! Jangan biarkan sejarah gelap berulang! Jangan biarkan militerisme kembali berkuasa!” tutup Fikron.