Manuver Politik Dasco, Penempatan Pejabat di BUMN Jadi Sorotan

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Dinamika penempatan sejumlah tokoh pada jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik.

Sejumlah pengangkatan pejabat di perusahaan pelat merah memunculkan diskusi mengenai arah kebijakan pemerintah dalam memilih figur yang dinilai memiliki pengalaman profesional maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menjadi sorotan karena dinilai memiliki pengaruh politik yang kuat di pemerintahan. Meski tidak terdapat bukti resmi yang menyatakan Dasco menentukan pengangkatan pejabat BUMN, berbagai pemberitaan media menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam konstelasi politik nasional, terutama dalam mengawal berbagai agenda pemerintahan dan komunikasi politik.

Salah satu pengangkatan yang banyak diperbincangkan adalah Anthony Leong yang ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Sebelum bergabung dengan Telkom, Anthony diketahui pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Indonesia Power, selain aktif di organisasi HIPMI serta memiliki pengalaman di berbagai perusahaan swasta.

Dalam RUPST tersebut, Anthony Leong menggantikan Rionald Silaban di jajaran komisaris Telkom. Manajemen Telkom menyebut perubahan susunan komisaris dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan percepatan transformasi digital perseroan.

Selain Anthony Leong, perhatian publik juga sempat tertuju kepada Evita Manthovani, yang dikenal sebagai adik kandung Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI.

Nama Evita menjadi perbincangan setelah memperoleh jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, sehingga memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya transparansi, profesionalisme, serta penerapan prinsip merit system dalam pengisian jabatan negara.

Selain itu, sosok berikutnya Ariawan, S.AP./M.H./M.A.yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT TASPEN (Persero). Beliau memiliki latar belakang di bidang jurnalistik dan kebijakan publik.

Kemudian, Tokoh Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, ditunjuk menjadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN), anak perusahaan BUMN InJourney.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN maupun kementerian merupakan hak prerogatif pemerintah, dikutip dari cakapviral.id pada, kamis (16/7/26).

Namun, proses tersebut tetap diharapkan mengedepankan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya kedekatan politik atau hubungan keluarga sebagai faktor utama dalam penentuan jabatan.

Isu mengenai rotasi dan penempatan pejabat strategis di BUMN diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama karena perusahaan – perusahaan negara mengelola aset bernilai triliunan rupiah yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Transparansi proses seleksi serta akuntabilitas pejabat yang ditunjuk dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMN.