Heboh! Usai Temui Pendemo Pro MBG, Ternyata Banyak Orang Dekat Bupati Pamekasan Punya Dapur SPPG

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Pamekasan – Benang kusut dan aroma tak sedap seketika merebak di balik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan. Hanya berselang sekejap setelah jajaran elite birokrasi daerah menemui ribuan massa demonstran, sebuah isu miring yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan mendadak bocor dan menghebohkan ruang publik. Ironisnya, orang-orang dekat Bupati Pamekasan kini menghadapi tudingan serius mengenai dugaan kepemilikan dan pengondisian proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sarat akan kepentingan kelompok terselubung.

Gelombang polemik ini mencuat tepat setelah ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) memadati depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan pada Kamis pagi (2/7/2026). Massa aksi yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu, relawan, serta sejumlah pengelola SPPG tersebut menggelar aksi damai demi menyuarakan dukungan agar program nasional ini terus berlanjut. Koordinator aksi, Khairul Kalam, dalam orasinya menegaskan bahwa program pemenuhan gizi tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah secara nyata.

Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib itu mendapatkan sambutan hangat langsung dari Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman. Didampingi Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, Bupati secara terbuka mengapresiasi dukungan warga dan memuji efektivitas program yang terbukti ampuh menurunkan angka stunting di wilayah Pamekasan.

Kholilurrahman bahkan menegaskan komitmen penuh dirinya bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda untuk mengawal keberlanjutan pasokan makanan bergizi tersebut di Bumi Gerbang Salam.

Namun, di balik pernyataan manis bernada dukungan penuh dari sang bupati, fakta kontras justru beredar luas di jagat maya melalui unggahan akun TikTok @pamekasan_selalu. Publik dikejutkan oleh munculnya dugaan praktik kotor yang menyeret nama Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, yang kebetulan juga memegang posisi strategis sebagai Ketua Satgas MBG Pamekasan.

Tudingan miring tersebut membeberkan bahwa sang Wakil Bupati sekaligus orang kepercayaan instansi penanggung jawab program ini diduga kuat terlibat dalam lingkaran mafia anggaran, mulai dari praktik penerimaan suap, kongkalikong jual beli lokasi dapur produksi SPPG, hingga menjadi calo administrasi terselubung demi meloloskan kelompok tertentu.

Sikap Bupati yang terkesan sangat bersemangat membela program tersebut di hadapan massa aksi spontan memancing respons kritis dari elemen masyarakat. Ketua Komunitas Cinta Indonesia (KCI), Moh. Aldy Maulana, mencium adanya kejanggalan besar di balik orasi pembelaan sang kepala daerah. Aldy menilai ketegasan bupati hari itu bukan murni demi pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan sebuah tameng untuk mengamankan gurita bisnis dapur SPPG milik kroni-kroninya yang kini posisinya mulai goyang oleh isu transaksional.

“Kami melihat ada kejanggalan besar di balik sikap berapi-api Bupati saat menemui massa pro MBG. Respons tersebut terkesan tidak wajar dan memicu kecurigaan bahwa antusiasme kepala daerah hari ini bukan murni demi urusan gizi anak sekolah, melainkan upaya terselubung untuk memasang badan dan menyelamatkan gurita bisnis dapur SPPG milik lingkaran dekatnya yang kini mulai terendus publik. Jika Wakil Bupati yang juga Ketua Satgas saja dituding bermain kotor dalam jual beli lokasi dapur dan administrasi, maka wajar jika kami menduga orasi manis Bupati kemarin hanyalah skenario untuk mengamankan proyek kroni,” tegas Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana.

Keterlibatan aktif Ketua Satgas MBG dalam dugaan monopoli dan komersialisasi jatah dapur asupan gizi ini membuat publik menuntut adanya pengusutan menyeluruh. Pihak KCI bersama para aktivis menilai kepemilikan fasilitas dapur oleh lingkar dalam kekuasaan telah menodai tujuan mulia program kemanusiaan tersebut dan mengubahnya menjadi ajang bancakan politik. Hingga laporan ini naik cetak, pihak Wakil Bupati Pamekasan maupun jajaran Satgas MBG belum memberikan klarifikasi resmi terkait bocornya informasi transaksional yang kini memicu keresahan dan menjadi buah bibir masyarakat luas tersebut.