Selamatkan Piring Siswa dari Syahwat Pemburu Proyek Dapur MBG

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu pilar politik kesejahteraan paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia.

Niat Presiden Prabowo Subianto sangat mulia, memutus rantai stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan, sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput.

Namun, menjalankan program raksasa dengan anggaran ratusan triliun rupiah tentu bukan perkara mudah. Di tengah jalan, sistem yang kurang tepat justru bisa menjadi pelataran subur bagi praktik rasuah.

Kekhawatiran publik akhirnya terbukti. Kasus korupsi yang baru-baru ini menjerat oknum pejabat di Badan Gizi Nasional menjadi alarm keras yang berbunyi sangat nyaring.

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran MBG yang terlalu sentralistik dan menggunakan skema penunjukan pihak ketiga sangat rentan dimanipulasi.

Jika tidak ada evaluasi radikal pada sistem distribusinya, program kebanggaan Presiden Prabowo ini terancam bertransformasi dari jaring pengaman sosial menjadi ladang bancakan koruptor.

Peringatan Dini CELIOS dan Celah Dapur Swasta
Sengkarut ini sebenarnya bukan tanpa peringatan.

Sejak awal program ini digulirkan pada tahun 2024, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sudah mengendus adanya potensi kebocoran anggaran yang besar.

Dalam hasil risetnya, CELIOS secara spesifik merekomendasikan pemerintah untuk menghindari model kerja sama tata kelola pangan yang berbasis dapur umum swasta berskala besar atau korporasi logistik sentralistik.

Skema dapur swasta eksternal rawan memicu penggelembungan harga (mark-up), penurunan kualitas nutrisi akibat rantai distribusi yang terlalu panjang, hingga kongkalikong dalam proses tender pengadaan.

Alih-alih memaksakan vendor swasta yang rawan konflik kepentingan, CELIOS sejak dua tahun lalu telah menyodorkan solusi konkret, lokalisasi anggaran dengan menempatkan basis eksekusi MBG langsung di kantin-kantin sekolah.

Rekomendasi ini sejalan dengan realitas di lapangan. Salah satu problem terbesar skema dapur umum terpusat adalah tingginya risiko limbah makanan (food waste) akibat ketidaksesuaian selera atau keterlambatan pengiriman.

Melalui data lapangan yang sempat viral di media sosial, terungkap bahwa tidak sedikit anak-anak sekolah yang membuang paksa paket makanan gratis tersebut karena kondisinya yang sudah dingin, basi, atau rasanya yang tidak cocok dengan lidah anak-anak di daerah setempat.

Ini adalah pemborosan anggaran negara yang sangat menyakitkan di tengah situasi ekonomi warga yang sedang sulit.

Solusi Anti-Korupsi Presiden Prabowo tidak boleh menghentikan program MBG ini, sebab rakyat kecil sangat membutuhkan intervensi gizi tersebut. Namun, cara mainnya yang harus diubah total.

Solusi terbaik ke depan adalah mengalihkan seluruh basis produksi makanan dari dapur swasta terpusat langsung ke Kantin Sekolah dan Pemberdayaan UMKM Sekitar.

Kantin Sekolah Lebih Aman

Dengan mentransfer anggaran langsung ke rekening sekolah, pemerintah memotong jalur birokrasi di pusat dan daerah yang rawan pemerasan atau suap.

Tidak ada lagi tender vendor raksasa yang bisa diatur oleh pejabat nakal.

Kantin sekolah melibatkan guru, komite wali murid, dan pedagang kecil di sekitar sekolah.

Pengawasan berlapis secara horizontal (peer-to-peer) oleh orang tua murid jauh lebih efektif ketimbang pengawasan formal birokrat yang mudah disuap.

Orang tua pasti akan menjaga kualitas makanan karena yang memakannya adalah anak kandung mereka sendiri.

Menghidupkan Ekonomi Pasar Lokal

Bahan baku seperti beras, sayur, telur, dan daging akan dibeli langsung dari pasar tradisional terdekat atau petani lokal, bukan dari korporasi pangan besar.

Ini memicu multiplier effect (efek pengganda) ekonomi yang riil di tingkat desa dan kelurahan.

Makanan yang dimasak langsung di kantin sekolah disajikan dalam kondisi hangat dan segar, sehingga menekan risiko makanan basi dan meminimalkan sampah plastik pembungkus yang saat ini menjadi masalah lingkungan baru akibat paket MBG.

Menjaga Marwah Presiden

Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional harus dijadikan momentum oleh Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan sekaligus penataan ulang arsitektur program.

Negara tidak boleh kalah oleh pemburu rente yang tega mencuri hak nutrisi anak-anak sekolah.

Mengubah haluan MBG dengan menyalurkannya lewat kantin sekolah bukan berarti memperkecil skala program, melainkan mendemokratisasikan anggaran.

Dengan cara ini, uang rakyat kembali ke rakyat dalam wujud gizi yang segar, mengalir di urat nadi ekonomi pedagang pasar dan UMKM lokal, serta yang paling penting: menutup rapat-rapat celah korupsi para pejabat bermental benalu.

Lanjutkan Makan Bergizi Gratis, tapi bersihkan dari cengkeraman swasta dan birokrat korup. Kembalikan makanan itu ke dapur-dapur jujur di kantin sekolah kita.

*Penulis adalah Edi Junaidi Ds, Akademisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.