Ketika AI Salah Menggambar Garuda: Pelajaran Reputasi dari Polemik BRIN

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini semakin sering digunakan organisasi untuk mempercepat produksi konten. Dalam hitungan detik, teknologi ini dapat membuat teks, ilustrasi, poster, hingga materi komunikasi publik. Namun, kasus yang menimpa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada peringatan Hari Lahir Pancasila menunjukkan bahwa efisiensi teknologi dapat berubah menjadi risiko reputasi ketika tidak disertai verifikasi manusia.

Pada 1 Juni 2026, BRIN mengunggah poster ucapan Hari Lahir Pancasila melalui akun media sosial resminya. Unggahan itu kemudian menuai kritik karena menampilkan gambar Garuda Pancasila dengan detail yang tidak sesuai. Sejumlah warganet menyoroti jumlah bulu pada sayap dan ekor Garuda yang dinilai tidak mengikuti kaidah resmi lambang negara. Setelah kritik berkembang, BRIN menurunkan poster tersebut, menggantinya dengan versi baru, dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

Sekilas, kasus ini dapat terlihat seperti kesalahan desain biasa. Namun, dalam konteks komunikasi publik, persoalannya lebih dalam. Garuda Pancasila bukan sekadar elemen visual atau ilustrasi dekoratif. Jumlah bulu pada tubuh Garuda memiliki makna simbolik yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan Indonesia: 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai pada pangkal ekor, dan 45 helai pada leher, yang secara keseluruhan membentuk angka 17 Agustus 1945. Karena itu, kesalahan pada detail lambang negara mudah dibaca publik bukan hanya sebagai kelalaian teknis, tetapi juga sebagai kurangnya sensitivitas institusi terhadap simbol nasional.

Krisis reputasi yang sebenarnya bisa dicegah

Polemik ini menarik karena menunjukkan bentuk baru krisis reputasi di era digital. Sebuah organisasi kini tidak harus terlibat dalam skandal besar untuk kehilangan kepercayaan publik. Satu unggahan media sosial yang tidak diverifikasi dengan baik dapat memicu pertanyaan luas mengenai kompetensi, akurasi, dan tata kelola organisasi.

Dalam kajian komunikasi krisis, W. Timothy Coombs melalui Situational Crisis Communication Theory menjelaskan bahwa ancaman reputasi meningkat ketika publik menilai masalah berasal dari keputusan internal organisasi yang sebenarnya dapat dicegah. Teori ini menekankan bahwa organisasi perlu memahami bagaimana pemangku kepentingan mempersepsikan tanggung jawab atas suatu krisis, karena persepsi itulah yang memengaruhi tingkat kerusakan reputasi dan strategi respons yang dibutuhkan.

Dalam kasus BRIN, publik tampaknya tidak semata-mata mempermasalahkan dugaan penggunaan AI. Yang lebih disorot adalah absennya verifikasi manusia sebelum konten dipublikasikan. Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya pada teknologi, melainkan pada proses pengambilan keputusan organisasi di belakang teknologi tersebut.

AI mengenali pola, manusia memahami konteks

Di sinilah diskusi tentang etika AI menjadi penting. AI generatif bekerja dengan mengenali pola dari data dan menghasilkan keluaran baru berdasarkan pola tersebut. Namun, AI tidak memahami makna simbolik sebagaimana manusia memahaminya. Sebuah sistem AI mungkin dapat membuat gambar Garuda yang secara sekilas terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu memahami bahwa jumlah bulu pada lambang negara memiliki makna historis yang tidak boleh berubah.

Karena itu, prinsip human oversight atau pengawasan manusia menjadi sangat penting. Dalam berbagai pembahasan etika AI, penggunaan AI harus tetap berada dalam kerangka tanggung jawab manusia. AI dapat membantu proses kreatif, tetapi keputusan akhir tetap harus melalui validasi manusia, terutama ketika hasilnya digunakan untuk komunikasi publik atau menyangkut simbol negara.

Kasus BRIN menunjukkan bahwa masalah utama adopsi AI bukan semata pada kecanggihan teknologinya. Masalah yang lebih besar adalah kesiapan organisasi dalam mengatur bagaimana teknologi itu digunakan. Tanpa prosedur pemeriksaan yang jelas, AI dapat mempercepat produksi konten sekaligus mempercepat penyebaran kesalahan.

Media sosial mempercepat kerusakan reputasi

Krisis ini juga membuktikan bahwa reputasi organisasi semakin rapuh di ruang digital. Media sosial membuat publik tidak lagi hanya menjadi penerima pesan institusi. Publik kini ikut memeriksa, mengoreksi, membandingkan, dan membangun narasi tandingan secara real time.

Dalam konteks ini, kesalahan kecil bisa berkembang cepat menjadi isu nasional. Apalagi jika kesalahan tersebut dilakukan oleh institusi yang memiliki mandat kuat di bidang ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Ekspektasi publik terhadap BRIN tentu lebih tinggi dibanding lembaga biasa. Ketika lembaga yang diasosiasikan dengan kecermatan ilmiah melakukan kekeliruan pada simbol negara, kritik publik menjadi lebih keras karena ada jarak antara identitas institusi dan tindakan komunikasinya.

Di titik ini, reputasi tidak lagi hanya ditentukan oleh niat organisasi, tetapi oleh bagaimana publik membaca tindakan organisasi tersebut. Permintaan maaf BRIN merupakan langkah penting, tetapi pemulihan reputasi tidak berhenti pada penghapusan konten dan klarifikasi. Organisasi juga perlu menunjukkan bahwa kesalahan tersebut benar-benar menjadi dasar perbaikan proses internal.

Pelajaran bagi institusi publik

Kasus BRIN seharusnya tidak dibaca sebagai insiden tunggal. Ini adalah peringatan bagi semua institusi publik yang mulai menggunakan AI dalam komunikasi organisasi. AI boleh digunakan untuk membantu efisiensi kerja, tetapi tidak boleh menggantikan akuntabilitas manusia.

Semakin simbolik dan sensitif sebuah konten, semakin tinggi pula standar verifikasi yang dibutuhkan. Konten tentang simbol negara, isu kebangsaan, agama, bencana, kesehatan publik, atau kebijakan pemerintah tidak bisa diperlakukan seperti konten promosi biasa. Ada dimensi legitimasi, kepercayaan, dan tanggung jawab publik yang melekat di dalamnya.

Pada akhirnya, publik tidak menilai algoritma. Publik menilai organisasi yang memilih menggunakan algoritma tersebut. AI mungkin dapat menghasilkan gambar dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan publik dibangun melalui proses yang jauh lebih panjang: ketelitian, akuntabilitas, dan konsistensi.

Kasus BRIN mengingatkan kita bahwa di era kecerdasan buatan, reputasi organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga pada kemampuan menjaga kendali manusia atas teknologi tersebut. Tanpa itu, inovasi yang seharusnya membantu justru dapat berubah menjadi bumerang reputasi.

Penulis : Mayang Widyaningrum, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina.