Refomarsi Kembali ke Titik Nol

Jurnalis: Annas Eka Wardana

Kabar Baru, Opini – Dengan akhir dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU 7/2017 tentang Pemilu soal batas usia capres dan cawapres pada Senin, (16/10/2023) adalah tanda bahwa refomarsi telah kembali ke titik nol. Mundurnya refomarsi diperburuk oleh adanya fenomena politik dinasti yang merupakan barang lama di Indonesia.

Kedaulatan rakyat semakin disingkirkan, sementara ruang-ruang publik juga semakin dipersempit. Prosedur demokrasi kerap disalahgunakan untuk memfasilitasi para penguasa seperti mengulang cerita saat rezim Soeharto berkuasa. Politik dinasti terasa amat kental saat Presiden melakukan cawe-cawe menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri. Rasa keadilan sosial semakin dipertanyakan sedangkan masa depan bangsa sekedar dijadikan permainan kotor penguasa.

Rasanya sangat sulit untuk mencoba melihat bahwa peristiwa politik yang terjadi pada belakangan ini tidak mengarah kepada politik dinasti. Mengutip buku Kekuasaan Politik yang ditulis oleh Efriza secara manusiawi, manusia memiliki keinginan mutlak tentang kekuasaan, meskipun level pemilikan kekuasaan yang diperolehnya bisa bervarisasi. Ketertarikan terhadap kekuasaan bersumber dari keinginan untuk mencapai tujuan yang hendak direalisasikan. Seseorang akan melakukan segala cara untuk memaksakan keinginannya dengan tetap mengutamakan keselamatan dirinya.

Fondasi demokrasi dan keadilan sosial yang mestinya dibangun justru tidak tampak dalam peristiwa politik hari ini. Harusnya demokrasi tidak hanya berhenti pada tataran prosedural belaka. Demokrasi harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama mereka yang paling lemah, papa, miskin dan tertindas. Karena sejatinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin hendaknya mengacu pada prinsip kemashalatan. Seperti kutipan kaidah fiqh yang kerap dikutip oleh Gus Dur berbunyi, tasharrufful imam’ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah. Keputusan dan keabsahan seorang pemimpin atas rakyat harus terikat langsung dengan kemashalatan rakyat.

Jangan sampai pemerintah yang sedang berkuasa sekarang justru berat sebelah arah kebijakannya. Bukan kearah rakyat, tapi kearah kepentingan elite politik yang berada di lingkaran kekuasaan. Budaya demokrasi bukan hanya tertuju pada lembaga politik yang menjadi tolak ukur berjalannya demokrasi, melainkan perilaku yang ditampilkan oleh pemimpin, aparat, hingga rakyat yang mencerminkan perilaku demokratis.