Menelaah Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Antropologi Hukum

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung terciptanya generasi yang sehat dan produktif. Sebagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas pangan yang layak. Namun, berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya belakangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melainkan juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik antara lain keluhan mengenai kualitas makanan, distribusi yang kurang merata, hingga adanya dugaan kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Bahkan, di beberapa daerah terdapat penerima manfaat yang merasa menu makanan yang diberikan kurang sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara nasional dengan realitas sosial yang beragam di setiap daerah.

Menurut saya, permasalahan yang terjadi bukan berarti program MBG gagal atau tidak diperlukan. Sebaliknya, masalah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik membutuhkan proses penyesuaian dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memahami bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, tradisi, dan pola konsumsi yang berbeda-beda. Menu makanan yang diterima dengan baik di suatu daerah belum tentu dapat diterima dengan baik di daerah lain. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu seragam berpotensi mengurangi efektivitas program.

Dari sudut pandang antropologi hukum, masyarakat bukan hanya objek yang menerima kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu program. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, penyediaan bahan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan program dapat menjadi solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan yang muncul. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh masukan mengenai kebutuhan nyata di lapangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Saya berpendapat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan, melainkan hukum yang mampu hidup dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, memperkuat sistem pengawasan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Namun, agar tujuan tersebut benar-benar tercapai, diperlukan keseimbangan antara kebijakan yang dibuat oleh negara dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan antropologi hukum, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada kemampuan kebijakan tersebut untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penulis : Elin Yunika Wulandari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.