Sekretaris BRGM Tegaskan Tidak Pernah Membedakan Gender Dalam Pengelolaan

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, JAKARTA – Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, untuk pendekatan kepada perempuan itu khusus.

Hal inilah yang membuat dirinya menepis akan adanya kesenjangan gender pada pengelolaan hutan mangrove. Baik itu pada tingkatan tapak maupun tingkat pengambil kebijakan.

“Ketika mangrove tidak diperhatikan dan terjadi intrusi, maka yang terdampak pertama adalah perempuan. Meski demikian, ketika mangrove diperhatikan dan dikelola dengan baik, maka pihak yang akan merasakan dampaknya juga perempuan,” kata Ayu. Saat mengisi Podcast Seri 9 bertajuk Mangrove dan Pesisir yang Responsif Gender. Pada hari Sabtu (12/3/2022).

Membicarakan mengenai pelibatan perempuan dalam pengelolaan hutan mangrove di tingkat pengambil kebijakan. Ayu mengatakan banyak perempuan yang turut serta dan ambil bagian di pemerintahan pusat lantaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Sementara di tingkat tapak, Ayu menilai keterlibatan perempuan dalam rehabilitasi mangrove sudah berjalan dengan baik di beberapa daerah. Ia mencontohkan di Sumatera Utara, ada yang anggota kelompoknya sebagian perempuan. Bahkan, di Kalimantan Barat terdapat kelompok tani yang sebagian besar anggotanya perempuan.

“Kita juga mendorong agar perempuan membuat produk sampingan, produk lanjutan dari hasil mangrove. Lha, kalau bapak-bapak disuruh bikin sirup kayaknya tidak bakal sanggup,” jelasnya.

Selai itu, pada bagian timur Indonesia. Ayu menerangkan terdapat kelompok tani yang khusus perempuan.

“Di daerah Indonesia Timur Papua Maluku bahkan ada kelompok tani khusus perempuan yang mereka itu mempunyai jatah hutan adat. Mereka punya budaya yang namanya Sasi. Jadi di areal hutan mangrove itu dikelola khusus perempuan, hanya wanita yang boleh masuk mengambil hasil,” terangnya.

Diketahui, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan karbon 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Mangrove mencegah abrasi dan tempat pemijahan biota laut.

Ayu menjelaskan ekosistem mangrove merupakan habitat ikan yang dapat menunjang penghasilan nelayan tradisional yang tidak memiliki peralatan modern untuk menangkap ikan di atas 5 sampai 12 mil laut.
Dalam upaya melakukan restorasi gambut dan mangrove, BRGM bergerak dengan multisektor. Ayu mengaku, kegiatan restorasi dan rehabilitasi untuk lingkungan itu sebetulnya tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah.

“BRGM memang pemerintah pusat. Tapi dalam pelaksanaannya mau tidak mau harus wajib bekerjasama dengan pemerintah daerah kementerian lembaga lain,” dengan merujuk TNI, Polri, Pemda, NGO, dan yang paling penting masyarakat sekitar mangrove.

Masyarakat sekitar mangrove penting untuk dilibatkan karena memang itu merupakan strategi BRGM dalam menjalankan tugasnya merawat dan merestorasi gambut dan mangrove agar dapat menunjang kehidupan sehari-hari nelayan kecil di kawasan pesisir, fungsi utama mangrove adalah sebagai penyedia makanan bagi berbagai macam biota laut.

“Kita diskusi, ini tambak anda harus diperbaiki, karena jika tidak diperbaiki penghasilan berkurang. Jadi awalnya kita pendekatan langsung dengan mereka, kita sepakat, dan kita akan mulai merancang bagaimana penanaman mangrove. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi biofisik-nya lalu dikombinasikan dengan keinginan masyarakat,” terangnya.

Di tahun 2021, BRGM mulai mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. BRGM tidak hanya dituntut untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, tetapi juga dituntut untuk mencapai target yang diumumkan Presiden dalam COP26 di Glasgow, yaitu rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai 2024.

“600ribu itu data tahun 2011. Di mana kerusakan terbesar itu di 9 provinsi itu. Namun di provinsi lain bukan berarti tidak terjadi kerusakan. Siapa yang bertanggung jawab tetap tegas barang. KLHK, KKP, Pemda, dan masyarakat. Dan di tahun 2021, karena ada program pemulihan ekonomi, kami kerja di 34 provinsi,” pungkas Ayu.