Sahabat KPK Mendesak Penyidik Segera Umumkan Tersangka Nama-Nama dalam Catatan Milik Erlando

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Perkembangan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal dan pengaturan jalur pengawasan barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini memasuki babak baru. Sorotan publik mengarah pada sejumlah nama yang disebut dalam catatan milik tersangka Erlando, yang diduga memiliki keterkaitan dalam skema tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa dokumen yang beredar merupakan arsip internal yang dibuat oleh Erlando saat menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen DJBC. Catatan tersebut diduga memuat informasi penting terkait praktik suap importasi serta pengaturan parameter jalur pengawasan barang.

Dalam dokumen itu, sejumlah nama mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Mereka antara lain Haji Her, Liem Eng Hwie, H. Rakhmawan, Benny Tan, hingga Martinus Suparman. Meski belum ada penetapan status hukum terhadap nama-nama tersebut, kemunculannya dalam catatan tersangka memicu spekulasi sekaligus desakan agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan.

Ketua Umum Sahabat KPK, Novan Ermawan, menilai bahwa keberadaan nama-nama tersebut tidak boleh diabaikan. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menelusuri lebih dalam dan mengumumkan pihak-pihak yang terbukti terlibat.

“Kalau nama-nama itu muncul dalam catatan tersangka, tentu harus ditelusuri secara serius. KPK tidak boleh ragu untuk menetapkan tersangka jika alat bukti sudah cukup,” ujar Novan.

Menurutnya, transparansi menjadi hal krusial agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlindungan terhadap pihak tertentu. Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini diduga bukan hanya melibatkan individu, tetapi berpotensi merupakan jaringan yang terorganisir.

Sahabat KPK pun menegaskan bahwa pengungkapan pihak-pihak dalam catatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengurai peran masing-masing dalam dugaan praktik ilegal yang merugikan negara.

Selain itu, mereka meminta agar KPK memastikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi, mengingat besarnya potensi kerugian negara serta kompleksitas jaringan yang diduga terlibat.

Desakan ini semakin menguat seiring kekhawatiran publik bahwa lambannya penetapan tersangka dapat memperkeruh kepercayaan terhadap penegakan hukum. Sahabat KPK menilai, keberanian KPK dalam membuka secara terang pihak-pihak yang terlibat akan menjadi ujian penting dalam pemberantasan praktik mafia cukai di Indonesia.